Jakarta, Maret.id — Dalam dialog terbaru, Presiden Direktur Tokopedia dan TikTok E-Commerce, Stephanie Susilo, menegaskan bahwa perusahaan tidak memiliki kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Langkah tersebut mendapatkan apresiasi dari pengamat politik, Hendri Satrio, atau Hensa. Ia mengatakan bahwa isu ketenagakerjaan menjadi sangat penting saat ini. “Negara tidak bisa hanya menunggu kegaduhan membesar sebelum mengambil sikap,” tegas Hensa, Senin, 6 Juli 2026.
Hensa berpendapat bahwa pertemuan antara DPR, Kementerian Ketenagakerjaan, dan pihak TikTok-Tokopedia menunjukkan kesadaran akan kompleksitas isu PHK. “PHK itu bukan cuma urusan perusahaan dengan karyawan. Ketika isu ini ramai, publik akan bertanya negara ada di mana,” imbuhnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar respons pemerintah dan DPR tidak terbatas hanya pada klarifikasi dari perusahaan. Hensa menekankan pentingnya memastikan tidak ada hak pekerja yang terlanggar.
“Kalau perusahaan bilang tidak ada PHK, ya bagus. Tapi jangan berhenti di situ. Pemerintah dan DPR tetap harus memastikan faktanya seperti apa,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi perlunya negara aktif dalam melindungi pekerja. “Perusahaan boleh transformasi, tetapi pekerja jangan dibuat tidak pasti. Negara harus melindungi pekerja,” ujar Hensa.
Hensa menilai bahwa respons cepat dari Dasco dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mesti dijaga agar tidak hanya menjadi formalitas. “Jika tidak dikawal, publik melihatnya hanya sebagai panggung klarifikasi,” kata Hensa.
Dia juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap penataan tenaga kerja yang dilakukan. “Yang dibutuhkan pekerja itu kepastian. Jika tidak ada PHK, jelaskan dengan terang,” tuturnya.
Dalam konteks ini, Hensa mengingatkan bahwa bahasa perusahaan yang terkesan rapi tidak boleh menutupi kebingungan yang dialami para pekerja.
