Politik

Dunia Akui Orientasi State

Jakarta, Maret.id — Kunjungan resmi Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, ke Indonesia berlangsung pada 2-4 Juli 2026, diikuti oleh Perdana Menteri Singapura, Wong, pada 6 Juli, dan Perdana Menteri India, Narendra Modi, pada 6-7 Juli di tahun yang sama.

“Pemimpin-pemimpin dunia dapat melihat dan mengapresiasi pendekatan baru yang digunakan pemerintahan Indonesia di era Prabowo Subianto,” tutur Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute. “Orientasi pembangunan yang memberikan peran besar pada negara atau state-driven orientation ini bertujuan untuk memperkuat fondasi ekonomi dan politik Indonesia di panggung global. Tentu ini hal yang positif sehingga diapresiasi.”

Teguh menambahkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Singapura selama ini dianggap mengikuti model ketergantungan center-periphery. Dalam model ini, Indonesia berperan sebagai “negara pinggiran” yang menyuplai nilai tambah ekonomi ke Singapura yang bertindak sebagai “negara pusat”.

“Sebanyak 26 perjanjian dan kesepakatan telah ditandatangani kedua negara dalam Leaders’ Retreat di Istana Negara,” sambung Teguh. “Ini menunjukkan niat Indonesia untuk membangun kemitraan yang didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan yang berorientasi pada keuntungan bersama, atau win-win solution.”

Menanggapi tantangan setelah penandatanganan perjanjian tersebut, Teguh menyatakan bahwa tantangan utama terletak pada pihak internal Indonesia. “Semua pembantu Presiden Prabowo, dari Menko, Menteri, hingga jajaran pelaksana di level bawah, perlu memastikan bahwa mereka bergerak seirama dengan visi besar yang telah dituangkan dalam kesepakatan-kesepakatan tersebut,” tekan Teguh.

Teguh menekankan bahwa detail teknis seringkali menjadi kendala. “Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dalam setiap tahap pelaksanaan agar kerja sama ini dapat berjalan efektif,” tambahnya.

Dia menambahkan bahwa Indonesia seringkali terlihat tertinggal bukan karena kurangnya kemauan, melainkan karena tantangan dalam menjaga kedisiplinan implementasi di dalam negeri. “Kerjasama internasional bukanlah tentang menuntut negara lain memberikan manfaat terbesar kepada kita, melainkan tentang bagaimana kita memperjuangkan manfaat tersebut di meja perundingan dan mengeksekusinya dengan serius di tingkat operasional,” tutur Teguh.

Menghadapi respons dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, Teguh menilai kedua negara tersebut menyadari pentingnya kepentingan nasional. “Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang harus diperjuangkan,” imbuh Teguh.

Di akhir, Teguh menegaskan pentingnya posisi tawar Indonesia dalam kerjasama internasional. “Kita tidak boleh berada di posisi pinggiran, namun harus terus memperjuangkan posisi yang lebih sentral dan menguntungkan,” pungkasnya.

Dengan kesiapan internal yang matang dan konsistensi dalam implementasi, kerjasama strategis Indonesia dengan Singapura dan negara lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan bangsa.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button