Jakarta, Maret.id — Ambisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai “kandang gajah” diperkirakan tidak akan mudah terwujud.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai ada dua faktor utama yang membuat target tersebut sulit dicapai. “Target PSI menjadikan Jawa Tengah kandang gajah tentu tidak mudah. Ada dua penyebab utamanya,” kata Jamiluddin kepada wartawan di Jakarta.
Jamiluddin menjelaskan bahwa faktor pertama berkaitan dengan perbedaan karakter pengaruh antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jawa Tengah. “Pengaruh Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri berbeda di Jawa Tengah. Jokowi lebih populis dan Megawati cenderung ideologis,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan populis Jokowi dapat mendongkrak elektabilitas dalam jangka pendek. Namun, ia menekankan bahwa pengaruh tersebut tidak mengakar dan berpotensi memudar seiring berkurangnya popularitas atau manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Sebaliknya, Megawati memiliki basis pendukung yang terbentuk melalui ikatan ideologis dan kultural PDIP sejak masa Orde Baru. “Pendekatan Megawati menciptakan hubungan yang kuat dengan massa pendukungnya. Hal itu menghasilkan pendukung militan terhadap Megawati,” tegas Jamiluddin.
Ia menambahkan bahwa pengaruh Jokowi yang lebih populis masih sulit menggeser dominasi PDIP di Jawa Tengah. Faktor kedua yang menjadi penghalang terlihat dari hasil Pemilu Legislatif 2024, di mana PSI hanya berhasil memperoleh dua kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah.
“Jumlah kursi yang sangat minim itu membuat PSI di Jateng hanya partai gurem. Padahal pada Pileg 2024, PSI sudah menggunakan slogan ‘PSI partainya Jokowi’,” ujarnya. Saat itu, Jokowi masih menjabat sebagai presiden dengan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang solid. Namun, kondisi tersebut tidak cukup untuk mendongkrak perolehan kursi PSI secara signifikan di Jawa Tengah.
“Jadi, dari perolehan kursi itu, jelas PSI akan sulit menjadikan Jateng sebagai kandangnya bila hanya mengandalkan Jokowi. Setidaknya perkiraan itu akan berlaku hingga Pileg 2029,” pungkasnya.
