Hensat: Bandingkan PDIP dengan PSI Masih Tidak Seimbang

Jakarta, Maret.id — Pengamat politik Hendri Satrio menilai bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap merupakan salah satu partai terkuat di Indonesia. Ia berpendapat bahwa selama ajaran Bung Karno tetap dijadikan pedoman, PDIP akan terus memiliki fondasi ideologis dan basis politik yang solid.
“PDIP itu salah satu partai yang kuat, bos. Selama ajaran Bung Karno dipelihara, partai ini akan terus ada,” ujar Hensat kepada wartawan pada Rabu, 8 Juli 2026.
Hensat, yang merupakan pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, menegaskan bahwa saat ini tidak tepat membandingkan PDIP dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) karena kedua partai berada pada level politik yang berbeda.
Ia mengibaratkan PDIP sebagai pemenang Pemilu yang berdiri di puncak klasemen liga utama, sementara PSI masih merupakan partai yang tidak memiliki kursi di parlemen. “Belum apple to apple membandingkan PDI Perjuangan dengan PSI. PDI Perjuangan pemuncak klasemen, sementara PSI belum keluar dari zona liga dua,” katanya.
Hensat menambahkan, meskipun PDIP berada di atas angin, dinamika politik menjelang Pemilu 2029 masih dapat berubah. Menurutnya, langkah safari politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka bukan semata berkaitan dengan hubungan dengan PDIP atau PSI, tetapi merupakan strategi untuk memperkuat posisi elektoral mereka.
“Peta politik hari ini mungkin akan berubah esok hari atau ke depannya. Namun, nampaknya Jokowi dan Gibran sedang tidak ambil pusing pada posisi mereka dengan Prabowo saat ini, lebih ke memperkuat elektoral saja,” ujar Hensat.
Menurutnya, Jokowi dan Gibran sedang membangun kekuatan melalui pendekatan mikro-politik yang khas, dengan turun langsung ke masyarakat. Langkah tersebut, ia katakan, bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan elektabilitas keduanya agar tetap menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam konstelasi politik nasional.
“Apa tujuannya? Supaya elektabilitas Gibran dan Jokowi naik, dan Prabowo melihat mereka sebagai kekuatan yang perlu digandeng untuk Pilpres 2029,” tegas Hensat.
Ia juga mengingatkan bahwa jika Jokowi dan Gibran tidak lagi dianggap sebagai kekuatan politik yang signifikan, Prabowo Subianto berpotensi memilih figur lain sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2029. “Kalau tidak dilihat sebagai kekuatan yang perlu digandeng, Prabowo bisa memilih wakil presiden sesuai yang dia inginkan,” ujar Hensat.
Lebih jauh, Hensat berpendapat bahwa posisi Gibran di Pilpres 2029 akan berpengaruh besar terhadap kelanjutan pengaruh politik keluarga Jokowi. “Kalau Gibran tidak dipilih oleh Prabowo untuk mendampingi di 2029, maka era Gibran sebagai politisi yang mampu menghipnotis kecerdasan warga negara Indonesia akan berakhir,” tuturnya.
“Ini kan tidak diinginkan oleh Jokowi. Dia ingin Gibran terus bersama Kaesang menembus batas di jajaran elite politisi Indonesia,” pungkas Hensat.





