Jakarta, Maret.id — Forum Kebangsaan yang digelar di Jakarta menghadirkan beragam narasumber dari kalangan akademisi, praktisi, pengambil kebijakan, dan aktivis. Forum ini bertujuan untuk menawarkan gagasan serta rekomendasi kebijakan dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa secara holistik.
Ketua Panitia, Muh. Akmal Ahsan, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi berbagai masalah yang saling berkaitan. Persoalan tersebut mencakup kemiskinan, ketimpangan ekonomi, menurunnya partisipasi politik masyarakat, tantangan keamanan nasional, serta perubahan geopolitik yang semakin cepat.
“Berbagai persoalan tersebut membutuhkan ruang dialog yang mampu mempertemukan berbagai perspektif sehingga lahir rekomendasi yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat menjadi solusi nyata bagi pembangunan bangsa,” kata Akmal.
Forum ini menampilkan lima narasumber yang memiliki keahlian di bidang yang berbeda. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, membahas Transformasi Ekonomi untuk Memberantas Kemiskinan. Ia menjelaskan tantangan kemiskinan dan ketimpangan serta pentingnya industrialisasi dan hilirisasi.
Pakar keamanan nasional, Dr. Stepi Adriani, memaparkan ancaman keamanan kontemporer. Ia menyoroti pentingnya ketahanan nasional dan strategi yang diperlukan untuk menjaga stabilitas di tengah dinamika global.
Amirullah, Wakil Dekan IV FKIP Uhamka, menjelaskan mengenai Peta Jalan Pendidikan Nasional Menghadapi Krisis Kebangsaan. Fokusnya adalah pada transformasi sistem pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Muh. Akmal Ahsan juga menyampaikan tema Aktivisme dan Jalan Keluar Krisis Kebangsaan. Ia menekankan pentingnya peran gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam merumuskan solusi atas krisis yang dihadapi.
Forum ini diikuti oleh mahasiswa, akademisi, aktivis, dan masyarakat umum. Agenda kegiatan mencakup registrasi, pembukaan, sesi panel, dialog interaktif, hingga perumusan rekomendasi.
Melalui Forum Kebangsaan, DPP IMM berharap menciptakan dialog produktif lintas disiplin serta menghasilkan rekomendasi strategis dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan keamanan nasional. “Kita akan menginap di rumah rakyat mengawal, hingga memberantas dua musuh saya kemiskinan dan kebodohan,” tegas Budiman Sudjatmiko.
Dari forum ini, tujuh rekomendasi IMM dihasilkan. Pertama, reformasi kelembagaan partai politik agar tidak hanya menjadi saluran kekuasaan bagi pemilik modal. Kedua, penguatan lembaga hukum dan hak asasi manusia untuk mencegah hukum menjadi alat penindasan.
Ketiga, kejelasan arah ekonomi nasional harus diterapkan agar cita-cita ekonomi Pancasila dapat dimengerti oleh masyarakat. Keempat, pengelolaan sumber daya alam harus berbasis pada kepentingan rakyat tanpa mengabaikan pembangunan berkelanjutan.
Kelima, tata kelola pendidikan yang lebih proporsional perlu diterapkan untuk memaksimalkan anggaran. Keenam, kedaulatan informasi harus dijamin oleh negara tanpa represif terhadap kritik yang sah.
Ketujuh, harus ada pemulihan kohesi sosial dan pengarusutamaan nilai moderasi. Negara diharapkan dapat menjadi fasilitator dialog lintas budaya untuk mencegah radikalisme dan menjaga persatuan bangsa.
