Jakarta, Maret.id — Fraksi PDI Perjuangan DPR mengkritik pemerintah terkait kegagalan dalam memenuhi kewajiban alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
Anggaran pendidikan yang diamanatkan sebesar 20 persen dari APBN menjadi sorotan utama.
“Realisasinya hanya mencapai 90,68 persen. Terdapat Rp67 triliun anggaran pendidikan yang menjadi hak rakyat tidak direalisasikan oleh pemerintah,” ujar Didik Haryadi, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta penjelasan transparan dari pemerintah mengenai beberapa poin anggaran, termasuk Dana Tunggal Sosial Nasional (DTSN) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
“Terakhir, mengenai investasi permanen dan BUMN,” sambung Didik.
Ia menambahkan bahwa pemerintah harus memaparkan pertanggungjawaban atas pengelolaan seluruh kekayaan negara yang telah dipisahkan. Hal ini dianggap penting untuk menjamin bahwa aset negara dikelola demi kesejahteraan rakyat.
“Laporan kinerja tersebut sangat diperlukan untuk membuktikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan telah memenuhi amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD NRI 1945,” tegas Didik.
