Jakarta, Maret.id — DPRD Kota Surabaya akan mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tinggi pada APBD 2025. Langkah ini bertujuan untuk memahami penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan memastikan manfaat bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menilai bahwa besaran SiLPA APBD 2025 masih dalam kategori wajar. Namun, DPRD akan melakukan pendalaman terhadap OPD dengan sisa anggaran besar melalui rapat di masing-masing komisi.
“Dalam kaitan SiLPA APBD 2025 itu masih dalam situasi yang wajar. Tetapi nanti kita akan kaji di rapat-rapat komisi terhadap OPD yang memiliki sisa anggaran tinggi. Kita lihat apa penyebabnya, apakah karena program yang gagal dilaksanakan atau memang merupakan sisa dari program yang sudah tercapai,” tutup Syaifuddin.
Evaluasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan efektif dan akuntabel. Syaifuddin menekankan bahwa anggaran daerah harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik.
“Uang APBD adalah uang rakyat, sehingga harus dimanfaatkan betul untuk kepentingan masyarakat. Hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas,” sambungnya.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini juga menyatakan bahwa DPRD akan memberikan perhatian khusus terhadap program yang berulang kali dianggarkan tetapi tidak terealisasi. Setiap OPD diharapkan dapat mempertanggungjawabkan capaian program serta manfaat yang dihasilkan.
“Kalau memang akibat program yang gagal, tentu akan kita beri warning. Jangan sampai program dianggarkan berulang-ulang tetapi tidak bisa dilaksanakan. Harus jelas output dan outcome-nya,” tegasnya.
Pemerintah Kota Surabaya menyatakan siap memberikan penjelasan kepada DPRD mengenai komposisi SiLPA APBD 2025 beserta data pendukung dalam pembahasan bersama legislatif.
Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, menjelaskan bahwa besarnya SiLPA tahun ini dipengaruhi oleh masuknya saldo dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ke dalam perhitungan APBD.
Menurut Lilik, beberapa OPD seperti rumah sakit, puskesmas, dan Dinas Perhubungan telah berstatus BLUD, sehingga nilai SiLPA 2025 tampak lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
