Jakarta, Maret.id — Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Fikra Zeka Neilshona, mengkritik kondisi sumber daya alam yang dianggapnya sebagai pilar ketahanan energi nasional yang tercederai.
“Kami memandang sumber daya alam sebagai pilar utama ketahanan energi nasional yang harus dikelola dengan integritas tertinggi demi kesejahteraan rakyat, daripada sekadar komoditas dagang,” tutur Fikra dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis malam, 9 Juli 2026.
Ia juga menggarisbawahi dampak buruk dari pemadaman listrik yang paling dirasakan oleh masyarakat kecil. “Estimasi kerugian Rp5 triliun ini perlu mempertimbangkan dampaknya kepada masyarakat kecil yang tidak memiliki akses terhadap energi cadangan,” sambungnya.
Fikra memberi contoh, para petani lobster dan pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengalami kerugian akibat rusaknya hasil ternak dan bahan pangan. Ia menekankan pentingnya agar dugaan korupsi dalam pasokan batu bara tidak berhenti pada level tertentu.
“Kami sangat menyayangkan apabila dugaan korupsi ini terbukti di tengah krisis energi,” ungkapnya.
Fikra berharap agar kasus tersebut diusut hingga tuntas, termasuk terhadap pihak terkait di PLN dan PLTU. “Saya berharap kasus ini diusut setuntas-tuntasnya, agar bisa ditindaklanjuti secara tegas,” imbuhnya.
Ia juga menyerukan kepada kepolisian untuk menjaga independensi dalam menangani kasus ini. “Kami berharap Polri tidak menjadikan kasus ini sebagai alat politik untuk melemahkan faksi-faksi tertentu,” ujarnya.
Fikra menekankan pentingnya transparansi dalam penyelidikan dan berharap pelaku yang terlibat diusut hingga ke aktor utama. “Kami menegaskan agar penyidik tidak berhenti mengusut pelaku lapangan saja, melainkan menelusuri hingga ke dalang tertinggi,” tegasnya.
Dalam penjelasannya, Fikra merinci peran yang perlu dijalankan tiga lembaga dalam pengusutan kasus ini. “Polri harus independen dalam mengusut dan membongkar jejaring beneficial ownership,” paparnya.
Ia juga menyerukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit seluruh instansi yang terlibat serta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk segera melacak aliran dana secara transparan. “Tanpa ada yang ditutup-tutupi,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Fikra mengajak mahasiswa dan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengawal kasus ini. “Output dan outcome dari kasus ini mempertaruhkan marwah pemerintahan Republik Indonesia,” pungkasnya.
