Jakarta, Maret.id — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan komitmennya terhadap penanganan perkara secara profesional dan transparan.
“Dalam menjalankan tugas, semua institusi penegak hukum harus menjaga sinergi dan koordinasi,” tutur Djamari dalam keterangan resminya.
Ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh spekulasi yang tidak berdasarkan fakta. “Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum,” tegas Djamari.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya proses hukum yang berjalan independen. “Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum,” sambungnya.
Djamari menegaskan bahwa pelanggaran hukum akan diproses tanpa memandang asal institusi atau kedudukannya.
Saat ini, Polri sedang mengusut dugaan megakorupsi yang melibatkan pengadaan batu bara serta pengelolaan dana Asabri-Jiwasraya periode 2020-2025 dan TPPU PT CBS.
Untuk mendalami kasus ini, polisi telah melakukan penggeledahan di 13 lokasi berbeda sejak Rabu, 8 Juli 2026.
Penggeledahan tersebut mencakup kantor-kantor PT CBS, PT KNI, PT PML, serta sejumlah apartemen dan rumah mewah di kawasan elit Jakarta, Tangerang Selatan, dan Sentul, Bogor.
Lokasi tersebut diketahui merupakan aset milik Jampidsus Febrie Adriansyah.
