[Jakarta], Maret.id — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, memberikan tanggapan terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tercantum dalam Nomor 71/PUU-XXIV/2026. Putusan tersebut berkenaan dengan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang pemindahan Ibu Kota Negara.
Pada sidang pleno yang digelar pada 12 Mei 2026, MK menolak seluruh permohonan uji materi dan menegaskan bahwa Jakarta tetap menjadi ibu kota negara hingga Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota ke Nusantara. Keputusan ini menandai kepastian hukum dalam proses transisi yang telah lama menjadi perdebatan publik.
Penegasan Legitimasi Konstitusional
Indrajaya menyatakan bahwa keputusan MK mencerminkan prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ia menegaskan bahwa putusan tersebut harus dipandang sebagai pegangan final untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan strategis nasional didasarkan pada kepastian hukum, bukan semata-mata atas dasar kehendak politik.
“Setiap tahapan pemindahan ibu kota harus memiliki legitimasi konstitusional yang jelas,” ujarnya kepada wartawan pada 14 Mei 2026. Kesiapan yang konstitusional ini sangat penting agar tidak ada keraguan dalam pengambilan keputusan strategis di masa depan.
Persiapan yang Komprehensif
Indrajaya menyatakan bahwa pemindahan ibu kota bukan hanya soal pembangunan fisik dan infrastruktur. Ia juga menekankan pentingnya kesiapan dalam tata kelola pemerintahan, aparatur negara, serta efektivitas pelayanan publik dan efisiensi anggaran. “Pemindahan ibu kota adalah agenda besar yang harus dipersiapkan secara matang dan komprehensif,” tambahnya.
Pembangunan gedung dan fasilitas adalah langkah awal, namun ada banyak aspek tata kelola yang harus siap agar transisi dapat berjalan efektif dan efisien. Dengan cara ini, pemerintah dapat memastikan bahwa layanan kepada masyarakat tidak terganggu selama masa transisi.
Tanggung Jawab Presiden
Indrajaya menggarisbawahi bahwa penerbitan Keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keputusan tersebut harus didasari oleh berbagai pertimbangan strategis, administratif, dan konstitusional yang matang.
“Jika hingga saat ini Keppres belum diterbitkan, itu menandakan masih ada banyak hal yang harus disiapkan. Pemindahan ibu kota adalah urusan yang kompleks dan bukan perkara sederhana,” pungkasnya. Penekanan pada kesiapan menyeluruh ini diharapkan dapat membantu memastikan keberhasilan pemindahan ibu kota di masa mendatang.
Keputusan dan langkah yang diambil oleh pemerintah dalam proses ini tentu akan terus menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, transparansi dan komunikasi yang baik sangat dibutuhkan untuk menjelaskan tahapan-tahapan yang akan diambil, sehingga masyarakat bisa memahami dan mendukung upaya penting ini.
