Politik

Arah Diplomasi PBNU Dinilai Kurang Berpengaruh bagi Nahdliyyin

Jakarta, Maret.id — Forum dengan tema “NU di Tengah Badai Dunia Baru: Menggugat Arah Diplomasi PBNU & Jebakan Normalisasi Israel” membahas diplomasi internasional Nahdlatul Ulama (NU), pengelolaan organisasi, serta respon NU terhadap dinamika geopolitik global.

Diskusi ini menghadirkan pengamat politik dari The Australian National University, Prof. Greg Fealy, akademisi Prof. Dr. KH. Hanief Saha Ghafur, dan Ketua Program Studi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Robi Sugara.

Dalam paparannya, Greg Fealy menilai bahwa beberapa inisiatif diplomasi internasional yang digagas Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, seperti Religion Twenty (R20) dan Humanitarian Islam, belum memberikan dampak signifikan bagi warga Nahdliyin di tingkat akar rumput.

Ia juga menyatakan bahwa agenda internasional tersebut perlu diimbangi dengan penguatan basis sosial-keagamaan agar lebih relevan dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat. “Saya menilai tidak banyak karya dari inisiatif-inisiatif diplomatis Gus Yahya, terutama untuk NU,” ujar Greg.

Greg menyoroti penunjukan Holland Taylor sebagai tokoh dalam PBNU, mengatakan langkah tersebut problematis karena dianggap tidak dilandasi pemahaman yang memadai tentang Islam. “Peranan Holland Taylor menurut saya sangat problematis (di kepengurusan PBNU),” tegasnya.

Sementara itu, Dr. Robi Sugara mengingatkan pentingnya menjaga independensi organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan diplomasi internasional. Ia menyatakan bahwa ketergantungan pada pendanaan negara dapat memengaruhi kebebasan organisasi dalam menyampaikan sikap terhadap isu-isu global.

Prof. Dr. KH. Hanief Saha Ghafur menekankan pentingnya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan organisasi. Ia menegaskan bahwa penguatan organisasi dari dalam sangat krusial sebelum NU memperluas jangkauannya di tingkat internasional.

Forum ini juga membahas isu Palestina dan normalisasi hubungan dengan Israel. Para pembicara sepakat bahwa NU harus berpegang pada prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina.

Robi Sugara mengusulkan agar semangat Fatwa Resolusi Jihad dijadikan landasan moral untuk membela kemanusiaan dan menolak penindasan.

Sebagai hasil dari diskusi, peserta Rembuk Warga NU Seri 3 mengeluarkan sembilan rekomendasi untuk PBNU.

Rekomendasi tersebut antara lain memperkuat mekanisme pengawasan organisasi, mengembalikan fokus pada khittah NU, mendorong kemandirian finansial, serta mengevaluasi model diplomasi internasional.

Mereka juga mendorong peningkatan transparansi dalam pendanaan dan penegakan etika organisasi. Penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program strategis NU untuk masyarakat.

Rembuk ini juga menegaskan perlunya merevitalisasi sistem kaderisasi guna meningkatkan kapasitas ideologis dan kepemimpinan kader Nahdlatul Ulama.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button