Jakarta, Maret.id — Pengamat politik Hendri Satrio menekankan pentingnya penyelesaian kasus hukum tanpa terpengaruh dinamika politik.
“Yang paling penting adalah penyelesaian kasus ini. Pertanyaan pertama adalah, itu uangnya siapa, dari mana, dan mau diapakan?” kata Satrio kepada wartawan pada Senin, 13 Juli 2026.
Ia berharap penegakan hukum harus berjalan secara independen dari pergantian jabatan atau kepentingan politik lainnya.
Hendri Satrio juga mengingatkan bahwa penanganan perkara tidak boleh dihubungkan dengan konstelasi politik, karena hal tersebut dapat mengaburkan proses hukum yang semestinya objektif.
“Tapi, menurut saya, jangan sampai sebuah kasus hukum dikaitkan dengan peristiwa politik. Jika tidak, penyelesaiannya akan beralih dari ranah hukum ke lobby-lobby politik,” tegasnya.
Ia berpendapat bahwa penyelesaian melalui jalur politik tidak akan memberikan kejelasan kepada publik mengenai pokok permasalahan yang sedang diusut.
“Jika diselesaikan dengan lobby-lobby politik, rakyat tetap tidak mendapatkan penjelasan yang jelas. Pendekatan politik justru akan membuat situasi tetap abu-abu,” imbuhnya.
Satrio menilai masih banyak hal yang perlu diungkap dalam perkara tersebut, termasuk penelusuran asal-usul uang yang ditemukan dan pengembangan penyelidikan di lokasi-lokasi lain.
Ia juga menyoroti pidato Presiden Prabowo Subianto di Nusa Tenggara Barat yang meminta aparat penegak hukum untuk melakukan introspeksi.
“Pidato Pak Prabowo sangat baik, mengimbau aparat, baik polisi, TNI, maupun kejaksaan, untuk introspeksi. Ini bukan sekadar teguran, tetapi perintah,” kata Satrio.
Ia kembali menekankan pentingnya menempatkan proses hukum tetap dalam koridornya agar hasil akhirnya dapat memberikan kepastian kepada publik.
“Kembali saya garis bawahi, jangan tarik kasus hukum ke ranah politik. Proses harus diselesaikan secara hukum agar terang benderang,” pungkasnya.
