Jakarta, Maret.id — Direktur Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengungkapkan bahwa hasil survei terbaru menunjukkan persoalan ekonomi masih menjadi beban utama masyarakat.
Masalah tersebut terutama dipicu oleh empat isu yang paling banyak dikeluhkan publik. “Yakni mahalnya harga kebutuhan pokok, sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan, meningkatnya angka kemiskinan, serta tuntutan agar pemerintah semakin serius memberantas korupsi,” ujar Ali.
Ia mencatat bahwa tantangan yang dihadapi bangsa ke depan akan semakin kompleks, dengan responden menginginkan kepastian dalam penghidupan. “Temuan survei kami menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan solusi nyata,” tuturnya. Mereka menginginkan harga kebutuhan pokok lebih terjangkau, lapangan pekerjaan terbuka lebih luas, angka kemiskinan ditekan, dan korupsi diberantas secara serius.
Ali menjelaskan bahwa keempat persoalan ini saling berkaitan. “Tidak bisa diselesaikan secara parsial,” sambungnya. Menurutnya, korupsi menjadi faktor yang menghambat efektivitas pembangunan. Korupsi mengurangi kualitas pelayanan publik dan menggerus anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat.
Ia menilai langkah pemerintah dalam mengusut kasus dugaan korupsi dapat menjadi fondasi terciptanya stabilitas politik dan ekonomi nasional. Hal ini juga dapat mempengaruhi sentimen pelaku usaha, termasuk investor dari luar negeri. “Stabilitas politik tidak lahir hanya karena situasi yang tenang, tetapi juga karena masyarakat melihat adanya keadilan dalam penegakan hukum,” jelasnya.
Ali menambahkan bahwa ketika pemerintah berani menindak dugaan korupsi secara konsisten, kepercayaan publik akan meningkat. “Itu berdampak positif terhadap stabilitas nasional,” imbuhnya. Ia meyakini konsistensi pemberantasan korupsi juga akan memiliki dampak strategis terhadap iklim investasi Indonesia.
Investor, menurut Ali, mempertimbangkan kepastian hukum, transparansi birokrasi, serta integritas institusi sebelum menanamkan modal. “Semakin kuat komitmen pemerintah dalam membersihkan praktik korupsi, semakin besar peluang Indonesia memperoleh kepercayaan dari investor,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa investasi yang meningkat pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dosen Politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menambahkan bahwa terdapat manfaat lain dari agenda pemberantasan korupsi yang dijalankan secara menyeluruh.
Antara lain, itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan terciptanya birokrasi yang lebih profesional dan akuntabel. “Juga meningkatnya efektivitas penggunaan anggaran negara, serta menguatnya posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang berkomitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” tutur Ali.
Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penindakan semata. “Harus dibarengi dengan reformasi sistem, penguatan pengawasan, transparansi pengelolaan anggaran, serta pencegahan agar praktik serupa tidak kembali terulang,” tegasnya.
“Momentum ini sebaiknya kita jadikan sebagai gerakan nasional untuk mendukung pemerintahan yang bersih,” imbuh Ali.
