Jakarta, Maret.id — Salah satu konsolidasi dilakukan oleh jajaran Syuriyah PCNU se-Provinsi Lampung di Pondok Pesantren Bustanul Falah, Kota Bandar Lampung. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan menyepakati sejumlah usulan yang akan diperjuangkan dalam sidang komisi Muktamar ke-35 NU.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah larangan rangkap jabatan bagi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Sebanyak 14 dari 15 pimpinan tertinggi PCNU se-Lampung yang hadir sepakat mengenai pentingnya penegasan aturan ini.
Mereka merujuk pada Bab XVI tentang Rangkap Jabatan dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan NU. Pasal 51 ayat (4) hingga ayat (6) jelas mengatur larangan merangkap jabatan politik, termasuk jabatan menteri.
Ketentuan serupa juga termuat dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 12 Tahun 2025. Dalam Bab IV tentang Rangkap Jabatan Pengurus di Lingkungan NU, Pasal 9 hingga Pasal 11 juga menekankan hal yang sama.
Berdasarkan ketentuan ini, forum Syuriyah PCNU se-Lampung mengusulkan agar calon Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU mengundurkan diri dari jabatan politik jika masih merangkap jabatan tersebut. Jajaran Syuriyah PCNU se-Lampung juga memutuskan agar ketua-ketua tanfidziyah PCNU se-Lampung berkoordinasi dan mengikuti arahan Rais Syuriyah masing-masing.
Menanggapi hasil koordinasi ini, calon Ketua Umum PBNU KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam memberikan apresiasi atas rekomendasi yang dihasilkan. Gus Salam menilai sikap para kiai Syuriyah PCNU se-Lampung mencerminkan konsistensi dalam menjunjung konstitusi NU dan menegakkan aturan organisasi.
“Keputusan rekomendasi yang bagus dari para kiai syuriyah. Konstitusi dan aturan organisasi harus ditegakkan secara adil, setara dan konsekuen,” tegas Gus Salam. Ia menambahkan bahwa hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam muktamar mendatang.
Sistem pendidikan madrasah juga menjadi topik yang dibahas dalam forum tersebut. Para peserta meminta agar sistem pendidikan madrasah yang saat ini berada di bawah naungan Kementerian Agama diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Usulan ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam kebijakan serta anggaran.
“Mengenai rekomendasi integrasi madrasah ke dalam Sisdiknas, hal ini merupakan tuntutan yang sama di semua daerah,” imbuh Gus Salam. Ia menekankan bahwa pemerintah harus bersikap adil dalam kebijakan dan anggaran antara madrasah dan sekolah umum.
Menurut Gus Salam, satuan pendidikan madrasah banyak berdiri di lingkungan pesantren. Di Indonesia terdapat lebih dari empat puluh ribu pesantren mu’tabar yang mendedikasikan layanannya sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Oleh karena itu, entitas pesantren seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari negara.
Di tempat lain, Ustaz Syamsuddin, Ketua IMAP (Ikatan Mutakhorrijin Al-Falah Ploso) wilayah Sumatera dan Lampung, juga memberikan tanggapan terkait hasil koordinasi. Menurutnya, para kiai Syuriyah bertindak sebagai ulama yang memberikan arah bagi gerakan jam’iyyah NU.
“Para kiai syuriyah NU itu bak lentera yang menerangi jalannya organisasi. Keputusan mereka adalah kebaikan yang dirumuskan dengan kebijaksanaan,” ungkap Ustaz Syamsuddin. Ia menyerukan agar NU memperkuat akar dan jati dirinya sebagai organisasi yang dilahirkan dari tradisi pesantren.
Ia juga menilai sosok KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) memiliki karakter kepemimpinan yang berakar dalam nilai-nilai pesantren. Gus Salam membawa visi transformasi untuk menjaga eksistensi dan kepribadian NU di tengah modernitas.
Diharapkan Muktamar ke-35 NU dapat berlangsung dengan lancar dan damai, serta menjadi ajang silaturahmi yang aman dan penuh kegembiraan bagi seluruh warga NU.
