Jakarta, Maret.id — DPRD Kota Surabaya menegaskan bahwa seluruh anggaran daerah harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Penanganan banjir dan penguatan ekonomi kerakyatan menjadi prioritas dalam pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menyampaikan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD kini telah memasuki tahapan komisi dan panitia khusus setelah Wali Kota Surabaya memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna, pada Senin (13/7/2026).
Menurut Syaifuddin, jawaban dari pemerintah kota telah merespons berbagai masukan yang diberikan oleh fraksi-fraksi dan menjadi dasar untuk pembahasan yang lebih mendalam. “Ke depan, seluruh anggaran akan terus kita dorong untuk kepentingan masyarakat. Prioritas yang paling mendesak di antaranya adalah penanganan banjir dan peningkatan ekonomi kerakyatan,” tutup Syaifuddin.
Dalam diskusi tersebut, DPRD juga mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp516 miliar. Syaifuddin menjelaskan bahwa jumlah tersebut berasal dari sisa anggaran, kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD), serta efisiensi di beberapa pos belanja.
Ia menambahkan bahwa besaran SiLPA tersebut masih dalam batas wajar karena nilainya berada di bawah ambang maksimal 10 persen dari APBD. DPRD juga memberikan perhatian terhadap kinerja sejumlah BUMD yang belum memberikan dividen secara optimal.
“Yang lebih penting adalah bagaimana kualitas pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan. Untuk layanan kesehatan misalnya, orientasinya bukan semata-mata mengejar dividen, tetapi memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin baik,” tegas Syaifuddin, yang juga merupakan Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memberikan apresiasi atas masukan yang disampaikan oleh DPRD. Ia memastikan bahwa seluruh catatan fraksi akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah kota ke depan.
Pembahasan pertanggungjawaban APBD selanjutnya akan dilanjutkan di tingkat komisi dan panitia khusus sebelum menghasilkan rekomendasi sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran daerah.
