Jakarta, Maret.id — Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa sumbangan untuk peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di tingkat RT dan RW bersifat sukarela dan transparan. Ia menekankan bahwa sumbangan tersebut tidak boleh menjadi pungutan wajib dengan nominal tertentu bagi warga ataupun pelaku usaha.
Eri Cahyadi menyebutkan pentingnya semangat gotong royong dalam merayakan Hari Kemerdekaan. “Kalau ada yang ditarik uang atau sumbangan, ya sumbangan itu sak ikhlase. Karena dia bagian dari RW itu, silakan,” ujarnya pada hari Selasa (14/7/2026).
Ia juga mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar melaporkan kepada Pemerintah Kota Surabaya jika ada penarikan sumbangan yang ditetapkan secara wajib. Menurut Eri, pengelolaan sumbangan harus dilakukan dalam prinsip akuntabilitas untuk menghindari penyalahgunaan dan keluhan.
“Kalau nominalnya sudah ditetapkan, maka bisa disampaikan kepada pemerintah kota,” tambahnya. Pemkot Surabaya sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 100.3.4.3/16871/436.1.1/2026. Surat edaran tersebut berkaitan dengan pembatasan pungutan iuran kepada masyarakat di lingkungan RT dan RW.
“Saya sudah mengeluarkan surat edaran bahwa RT/RW tidak boleh menarik iuran kecuali untuk keamanan dan kebersihan. Selain itu bisa dikategorikan sebagai pungutan liar,” tegas Eri. Kebijakan ini diharapkan dapat melindungi masyarakat dari praktik pungutan yang tidak sah dan berpotensi menimbulkan masalah hukum bagi pengurus RT dan RW.
Eri Cahyadi juga mengajak pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam memeriahkan HUT ke-81 RI. “Pengusaha yang menjadi bagian dari RW tentu diharapkan ikut berpartisipasi. Tetapi semuanya harus berdasarkan keikhlasan, bukan karena ada kewajiban,” imbuhnya.
