Jakarta, Maret.id — Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) solar khusus bagi nelayan sebesar Rp15.000 per liter diapresiasi oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah.
Kebijakan ini dianggap sebagai angin segar bagi pelaku usaha perikanan, terutama pemilik kapal berukuran 30 gross ton (GT) hingga 200 GT. Hindun menyatakan bahwa penurunan harga BBM tersebut adalah langkah yang tepat di tengah tingginya biaya operasional sektorre perikanan.
Sebelumnya, harga BBM nonsubsidi yang digunakan nelayan mencapai Rp21.300 per liter, yang memberatkan aktivitas melaut serta mengurangi keuntungan para pelaku usaha perikanan. “Kami mengapresiasi dan mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo yang menurunkan harga BBM khusus bagi nelayan menjadi Rp15.000 per liter. Kebijakan ini sangat membantu meringankan beban biaya operasional nelayan sehingga mereka dapat kembali melaut dengan lebih tenang dan produktif,” tutur Hindun.
Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai bahwa BBM dengan harga khusus akan meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional. Biaya produksi yang lebih rendah diharapkan dapat meningkatkan hasil tangkapan, kesejahteraan nelayan, serta menjaga stabilitas pasokan ikan di dalam negeri.
Namun, Hindun mengingatkan agar kebijakan ini tidak hanya berhenti pada penetapan harga. Ia meminta pemerintah untuk memastikan distribusi BBM khusus tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh nelayan yang berhak. “Yang tidak kalah penting adalah pengawasan dalam penyaluran. Jangan sampai BBM khusus yang diperuntukkan bagi nelayan justru bocor atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Pengawasan harus dilakukan secara ketat mulai dari distribusi hingga penggunaannya,” tegasnya.
Hindun juga menekankan pentingnya menghindari praktik penyelewengan yang merugikan nelayan. Setiap bentuk penyalahgunaan harus ditindak tegas agar manfaat kebijakan yang diberikan pemerintah dapat dirasakan.
“Jangan ada oknum yang bermain-main dengan distribusi BBM khusus ini. Jika ditemukan adanya penyelewengan, aparat penegak hukum harus segera turun tangan dan menindak pelakunya tanpa pandang bulu. Negara tidak boleh kalah dengan mafia yang mencoba mengambil keuntungan dari hak-hak nelayan,” imbuh Hindun.
Anggota Komisi IV DPR RI ini berharap kementerian dan lembaga terkait dapat membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Dengan begitu, subsidi atau harga khusus BBM bisa memberikan manfaat maksimal bagi sektor perikanan nasional.
“Kami di Komisi IV DPR RI akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan nelayan. Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sektor perikanan yang lebih produktif,” tutup Hindun.
