Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia mengintensifkan upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui optimalisasi Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK. Langkah ini fokus pada penerapan sistem peringatan dini, verifikasi, dan mediasi terhadap perusahaan yang berisiko melakukan PHK.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, mengungkapkan bahwa Satgas PHK terus memantau sektor-sektor yang berpotensi melakukan PHK. Hal ini bertujuan agar langkah pencegahan dapat diambil sedini mungkin.
“Sudah ada Satgas PHK, jadi di situlah, satu, bagaimana ada peringatan dini terhadap sektor-sektor yang berpotensi (melakukan) PHK,” kata Yassierli.
Ia menambahkan bahwa Satgas PHK berfungsi sebagai forum untuk membahas kasus-kasus yang berpotensi berujung pada PHK dan menentukan bentuk intervensi yang diperlukan.
“Kemudian di Satgas PHK juga dibahas kasus-kasus yang kemudian mana yang perlu (diintervensi),” ujarnya.
Proses PHK tidak berlangsung secara instan, sehingga pemerintah masih memiliki kesempatan untuk melakukan verifikasi. Upaya ini mencakup mendorong penyelesaian melalui perundingan bipartit dan mediasi sebelum keputusan PHK diambil.
“Tahapan PHK itu kan panjang. Ada yang baru berita, ada yang berita kemudian harus kita verifikasi,” jelasnya.
Melalui mekanisme yang ada, pemerintah berharap dapat mengidentifikasi potensi PHK lebih awal, sehingga solusi dapat ditemukan sebelum berdampak negatif pada para pekerja.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris juga menekankan pentingnya memastikan pekerja yang terdampak PHK tetap memperoleh hak-haknya secara cepat dan sesuai ketentuan.
Ia mengapresiasi pembentukan Satgas Mitigasi PHK yang diinisiasi oleh pemerintah dan DPR RI. Honoris berharap satgas dapat mendeteksi lebih dini perusahaan yang berpotensi melakukan PHK serta mencari solusi untuk menghindarinya.
“Kami mengapresiasi pendirian Satgas PHK yang tentunya akan datang ke perusahaan-perusahaan yang sudah berniat untuk melakukan PHK dan mencari jalan keluar,” tuturnya.
