Jakarta, Maret.id — DPRD Kabupaten Jember mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Jember segera mengajukan proposal hibah mobil pemadam kebakaran ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Usulan ini dianggap sebagai solusi mendesak untuk mengatasi kekurangan armada pemadam kebakaran yang menghambat penanganan kebakaran di daerah tersebut.
Anggota Badan Anggaran DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, menyatakan bahwa peluang mendapatkan hibah tersebut cukup besar. Hal ini berdasarkan kunjungan kerja DPRD Jember ke DPRD DKI Jakarta, di mana mereka menemukan bahwa DKI Jakarta memiliki pengalaman dalam memberikan hibah armada pemadam kebakaran kepada berbagai daerah.
“Pemerintah DKI Jakarta tidak hanya sekali ini saja, tetapi beberapa kali pernah memberikan hibah kepada pemerintah daerah lain,” tegas Nuki, sapaan akrab Wahyu, pada Kamis (16/7/2026).
Oleh karena itu, Nuki meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jember untuk segera menyiapkan proposal permohonan hibah agar kesempatan ini tidak terlewat.
Kondisi armada pemadam kebakaran di Jember, menurutnya, sangat memprihatinkan. Terbatasnya jumlah kendaraan serta banyaknya armada yang rusak sering menghambat proses pemadaman kebakaran saat dibutuhkan.
Ia merujuk pada insiden kebakaran gudang distributor plastik di Jember yang penanganannya terganggu akibat keterbatasan armada. “Kondisi mobil pemadam kebakaran di Jember jumlahnya sedikit, dan yang ada pun banyak yang rusak,” ujar Nuki yang juga merupakan politisi dari PDI Perjuangan.
Data DPRD Jember menunjukkan bahwa dari lima unit mobil pemadam kebakaran yang ada, hanya dua unit yang masih layak digunakan. Tiga unit lainnya sudah uzur, dengan pengadaan terakhir terjadi pada tahun 2014.
Kekurangan armada diperparah dengan kurangnya pos pemadam kebakaran. Saat ini Jember hanya memiliki tiga pos, padahal wilayah seluas Kabupaten Jember membutuhkan minimal tiga pos tambahan untuk meningkatkan respon terhadap kebakaran.
Meskipun menghimbau hibah sebagai solusi sementara, DPRD juga menekankan pentingnya perbaikan bertahap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kami menunggu usulan dari Komisi A untuk pengadaan armada baru dalam Perubahan APBD 2026 maupun APBD 2027,” imbuh Nuki.
Penguatan sarana pemadam kebakaran di Jember menjadi bagian esensial dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat. Oleh karena itu, langkah jangka pendek melalui hibah dan peningkatan anggaran daerah harus dilakukan secara sinergis agar pelayanan kebencanaan di Jember dapat lebih optimal.
