Jakarta, Maret.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Lumajang memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang. Penghargaan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna terkait Pandangan Umum Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, pada Jumat (17/07/2026).
Dalam pemaparannya, Lancar Budi Utomo mewakili Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah adalah bukti nyata komitmen dalam memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah, khususnya Bupati dan Wakil Bupati,” jelasnya.
Berbagai program yang diapresiasi antara lain mencakup pemenuhan kesejahteraan pendidik. Realisasi pembayaran honor untuk guru non-PNS dan pemberian tunjangan bagi guru ngaji dinilai positif oleh Fraksi PDI Perjuangan. Selain itu, kebijakan persalinan gratis bagi ibu-ibu di Kabupaten Lumajang juga mendapat perhatian yang baik.
“Pemberdayaan wilayah melalui Dana Dusun memungkinkan kebutuhan warga terpenuhi langsung,” tutup Lancar Budi Utomo. Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti penguatan layanan kesehatan desa melalui dana Posyandu dan perbaikan ambulans desa.
“Fraksi berharap seluruh program yang baik ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” kata H. Bukasan, S.Pd., MM., Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Ia menambahkan bahwa perubahan APBD merupakan instrumen kebijakan penting untuk memastikan manfaat dirasakan oleh masyarakat.
“Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan upaya penyelarasan kebijakan dengan kebutuhan nyata warga Lumajang,” tegasnya. Dalam Pandangan Umum, Bukasan menyampaikan beberapa poin masukan strategis untuk ditindaklanjuti pemerintah.
Di sektor kesehatan dan pendidikan, Fraksi meminta layanan pemeliharaan gratis di RSUD Daerah dan penyediaan seragam sekolah gratis bagi siswa. Selain itu, mereka menuntut revisi Perbup tentang Biaya Kesehatan untuk masyarakat miskin.
Di bidang infrastruktur, perbaikan ruas jalan rusak menjadi prioritas, termasuk mempercepat program Ngasal Keliling. “Kami juga meminta perhatian terhadap petani, terutama dalam hal pasokan pupuk,” imbuhnya.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya mengawasi pengelolaan objek wisata untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Mereka juga meminta perbaikan atas kinerja PDAM Tirta Mahameru agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
“Seluruh poin ini diharapkan menjadi perhatian serius Bupati dan jajaran,” imbuh Sekretaris Fraksi Mustainul Umam, SH., S.Pd. Di akhir pemaparan, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dukungan agar Raperda Perubahan APBD 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
