Jakarta, Maret.id — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan pentingnya menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Hal ini hanya dapat tercapai jika seluruh proses politik, terutama pemilu, berjalan secara bebas, jujur, adil, dan tanpa intervensi kekuasaan.
Hasto menyampaikan pernyataan tersebut sebelum menghadiri Sidang Terbuka Promosi Doktor Pangi Syarwi, S.IP., M.IP. di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, pada Senin (20/7/2026). Pangi Syarwi mempertahankan disertasinya dengan judul yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih dalam pemilu serentak di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Sidang tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, termasuk Ganjar Pranowo, Juru Bicara PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli, dan Deni Wicaksono, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur serta Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Kehadiran para akademisi dan pakar politik yang menguji, seperti Prof. Ramlan Surbakti dan Prof. Siti Zuhro, menunjukkan pentingnya ruang akademik untuk menguji permasalahan demokrasi secara terbuka dan objektif.
Hasto menekankan bahwa forum akademik memiliki posisi strategis dalam menganalisis berbagai fenomena politik. Ini meliputi perubahan perilaku pemilih, kelemahan institusi politik, serta tantangan terhadap ketahanan demokrasi Indonesia.
“Demokrasi yang sehat memerlukan institusi politik yang kuat dan pemilu yang bebas dari intervensi,” kata Hasto. Ia menekankan bahwa pemilu harus menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, bukan alat untuk mempertahankan kekuasaan.
Hasto juga menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan partai politik terkait erat dengan ketahanan demokrasi. “Demokrasi akan rapuh jika terlalu bergantung pada figur atau campur tangan negara,” imbuh Hasto.
Oleh karena itu, Hasto menggarisbawahi perlunya menjaga independensi semua tahapan pemilu, mulai dari regulasi hingga penghitungan suara. Semua institusi negara harus bersikap netral dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dalam kontestasi politik.
“Ketika negara campur tangan, kepercayaan rakyat pada demokrasi akan terganggu,” tegasnya. Ia juga mengaitkan hal ini dengan peringatan Peristiwa 27 Juli 1996, yang dianggap sebagai pelajaran penting mengenai bahaya campur tangan negara.
Hasto berpendapat bahwa peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat menciptakan konflik internal dan membungkam suara kritis. “27 Juli mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kebebasan berserikat dan independensi partai politik,” tambahnya.
Menurut Hasto, otoritarianisme tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan, melainkan juga bisa muncul melalui pembatasan ruang kritik dan kontrol terhadap kebebasan berekspresi.
“Maka, kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat adalah fondasi utama demokrasi yang harus terus dijaga,” ujarnya. Hasto menekankan bahwa kritik dan checks and balances sangat penting dalam demokrasi.
Dia juga mengapresiasi penelitian Pangi yang melibatkan 1.600 responden dan membahas pengaruh berbagai faktor terhadap perilaku pemilih. Temuan ini, dalam pandangannya, menunjukkan pentingnya pelembagaan partai politik.
“Demokrasi kita tidak boleh hanya bergantung pada figur. Ini harus dibangun melalui kaderisasi dan budaya politik yang menghormati partisipasi rakyat,” imbuh Hasto.
Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan terus mempromosikan budaya akademik dan pendidikan politik. “Tidak ada kekuasaan yang abadi. Sejarah akan mencatat apakah kekuasaan itu memperkuat atau melemahkan demokrasi,” pungkasnya.
