Jakarta, Maret.id — Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk menjadikan pemenuhan hak anak sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan nasional.
Puan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur. “Negara harus mampu menjamin hak anak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan lingkungan yang aman,” tegas Puan.
Pernyataan ini disampaikan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2026 pada Kamis, 23 Juli 2026. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berpihak pada kepentingan terbaik anak.
“Keberhasilan pembangunan tidak digambarkan hanya oleh angka investasi, tetapi juga oleh semakin sedikitnya anak yang putus sekolah dan menurunnya angka stunting serta kekerasan terhadap anak,” imbuh Puan.
Lebih lanjut, ia menyatakan pentingnya perlindungan anak, baik dalam konteks ruang digital maupun akses layanan kesehatan dan pendidikan. Puan mendorong pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi tumbuh kembang anak.
Puan mengingatkan adanya kesenjangan kesempatan bagi anak, baik antara wilayah perkotaan dan pedesaan maupun antara anak dari keluarga mampu dan prasejahtera. “Pemerintah tidak boleh membiarkan kesenjangan ini berlanjut,” sambungnya.
Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi anak Indonesia, seperti stunting, putus sekolah, kekerasan, serta maraknya perundungan dan ancaman di dunia digital. Puan menilai persoalan ini menunjukkan sejauh mana negara hadir dalam melindungi generasi penerus.
Secara khusus, ia meminta pemerintah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan strategi efektif dalam menanggulangi perundungan di sekolah dan di luar sekolah. “Anak-anak Indonesia harus terbebas dari praktik perundungan,” tutur Puan.
Sebagai bagian dari komitmen kelembagaan, Puan menyatakan bahwa DPR RI akan terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. “Kami akan memastikan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak berjalan efektif,” ujarnya.
Puan mengingatkan bahwa negara harus hadir sejak awal melalui kebijakan yang memperkuat keluarga dan menjamin layanan dasar yang berkualitas. “Hanya dengan cara ini, Indonesia Emas 2045 dapat terwujud,” imbuh Puan, menegaskan pentingnya memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka.
