Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono meminta sekolah-sekolah untuk tidak memaksa orang tua membeli seragam atau perlengkapan tertentu yang dapat membebani ekonomi keluarga.
Deni menegaskan bahwa setiap kebijakan sekolah harus berpihak pada kepentingan peserta didik dan memperhatikan kemampuan masyarakat, terutama dalam kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.
Ia menekankan bahwa sekolah negeri sebagai penyelenggara layanan publik harus memastikan tidak ada kebijakan yang membebani orang tua dalam proses penerimaan peserta didik dan awal tahun ajaran.
“Kami memahami kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih berat. Karena itu, sekolah harus memiliki empati dan tidak membuat kebijakan yang memaksa orang tua membeli seragam atau perlengkapan tertentu,” tuturnya.
Pernyataan Deni tersebut muncul sebagai respons terhadap berbagai keluhan masyarakat mengenai tingginya biaya perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru. Banyak orang tua mengaku harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak mereka.
Menurut Deni, momentum tahun ajaran baru tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menambahkan kewajiban yang semakin memberatkan orang tua. “Pendidikan harus menjadi ruang yang ramah bagi semua, bukan justru menghadirkan kecemasan karena biaya yang terus bertambah,” imbuhnya.
Legislator yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu meminta sekolah tidak memberi kesan bahwa orang tua wajib membeli perlengkapan di penyedia tertentu. Masyarakat harus memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kebutuhan pendidikan anak dengan kemampuan finansial mereka.
“Dilarang ada kesan bahwa orang tua tidak memiliki pilihan. Kebijakan sekolah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Jangan sampai persoalan seragam menjadi penghalang bagi anak mendapatkan pendidikan,” tegas Deni.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Deni mengajak masyarakat untuk memanfaatkan saluran pengaduan resmi jika menemukan kebijakan sekolah yang dianggap tidak sesuai ketentuan atau membebani orang tua siswa.
Ia memastikan bahwa DPRD Jawa Timur akan mengawasi setiap laporan tersebut agar ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga hak peserta didik serta orang tua tetap terlindungi.
