Jakarta, Maret.id — PDI Perjuangan menegaskan bahwa tragedi Kudatuli pada 27 Juli 1996 merupakan tonggak penting lahirnya Reformasi 1998 dan bagian esensial dari sejarah demokrasi Indonesia.
Hal ini diungkapkan dalam diskusi bertajuk Merawat Sejarah, Mewariskan Perjuangan yang diselenggarakan DPP PDI Perjuangan di Posko Perjuangan Pandegiling, Surabaya, pada Jumat malam (24/7/2026).
Kepala Badan Sejarah DPP PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menyatakan bahwa peringatan 30 tahun tragedi Kudatuli memiliki makna besar bagi PDI Perjuangan dan bangsa Indonesia. “Momentum historis 27 Juli 1996 yang kita peringati tahun ini bukan hanya satu tanggal dan bukan hanya satu peristiwa biasa,” tuturnya.
Bonnie menjelaskan bahwa penyerbuan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 menjadi salah satu pemicu menguatnya gerakan pro-demokrasi menuju Reformasi 1998. “Peristiwa itu seperti gerbang yang membuka kanal besar bagi gerakan demokrasi di Indonesia hingga akhirnya berujung pada Reformasi dan lengsernya Soeharto,” ujar Bonnie.
Ia menambahkan bahwa pada masa Orde Baru, ruang demokrasi berada dalam tekanan. Kritik terhadap pemerintah sering kali dibungkam, sementara demonstrasi dan perlawanan masyarakat sering direspon secara represif.
Dalam situasi ini, PDI di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri menjadi simbol harapan bagi masyarakat yang mendambakan perubahan. “Semua energi kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan masyarakat bertumpu kepada PDI, terlebih kepada Ibu Megawati sebagai tokoh harapan,” imbuhnya.
Bonnie juga mencatat bahwa terpilihnya Megawati sebagai Ketua Umum PDI pada tahun 1993 dipandang sebagai ancaman oleh rezim Orde Baru. Ia menjelaskan bahwa penguatan simbol-simbol Bung Karno di ruang publik mendorong kebangkitan gerakan nasionalis yang terpinggirkan.
“Sosok Ibu Megawati merupakan kepemimpinan nasional yang mampu menyaingi Soeharto, sehingga beliau menjadi ancaman bagi pemerintahan saat itu,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puti Guntur Soekarno menekankan bahwa Kudatuli mesti dikenang sebagai bagian dari sejarah nasional. “Kudatuli ini bukan hanya milik PDI Perjuangan. Ini milik bangsa Indonesia, milik rakyat Indonesia,” kata Puti.
Ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait tragedi tersebut. “Diperlukan political will dari pemerintah agar persoalan hak asasi manusia dalam tragedi Kudatuli dapat diselesaikan,” tegasnya.
