Jakarta, Maret.id — DPD PDI Perjuangan Jawa Timur telah membuka ruang dialog bagi gerakan mahasiswa sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Komitmen ini disampaikan saat menerima kunjungan DPD GMNI Jawa Timur di Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim di Surabaya pada tanggal 26 Juli 2026.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan pentingnya partai politik dalam menyediakan ruang bagi mahasiswa dan aktivis untuk menyampaikan gagasan serta kritik secara konstruktif. “Kami memberikan dukungan kepada kawan-kawan aktivis untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat. PDI Perjuangan membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan untuk menyampaikan saran, kritik, sekaligus bersama-sama mengawal kebijakan pemerintah,” kata Deni.
Deni juga menekankan bahwa keterlibatan mahasiswa vital untuk menjaga kualitas demokrasi. Oleh karena itu, PDI Perjuangan berkomitmen untuk membuka ruang dialog tidak hanya bagi GMNI, tetapi juga organisasi kemahasiswaan lainnya. Kolaborasi antara partai politik dan gerakan mahasiswa dianggap perlu agar pengawasan terhadap kebijakan publik bisa berjalan lebih efektif.
Ketua DPD GMNI Jawa Timur, Hendra Prayogi, memberikan apresiasi terhadap PDI Perjuangan yang dianggap konsisten dalam menjaga ruang demokrasi dan dialog bagi mahasiswa. Hendra meyakini bahwa perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi, sehingga ruang diskusi harus terus dirawat. “Demokrasi membutuhkan ruang dialog, dan keterbukaan seperti ini menjadi modal penting untuk memperkuat kehidupan kebangsaan,” ujarnya.
GMNI juga berharap agar PDI Perjuangan tetap menjadi penyeimbang dalam demokrasi dengan memperjuangkan isu-isu strategis, terutama terkait pendidikan dan lapangan pekerjaan. Hendra mengingatkan kembali akan sejarah perjuangan PDI Perjuangan, termasuk peristiwa Kudatuli pada 27 Juli 1996, sebagai pelajaran penting tentang komitmen terhadap demokrasi dan keadilan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat akan pentingnya memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara partai politik dengan gerakan mahasiswa. Hal ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi aspirasi publik dalam proses demokrasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
