Jakarta, Maret.id — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menekankan bahwa keberhasilan reses tidak diukur dari banyaknya titik kunjungan atau jumlah peserta, tetapi dari seberapa baik aspirasi masyarakat dapat diubah menjadi kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Ia mengingatkan seluruh anggota fraksi untuk memanfaatkan masa reses sebagai kesempatan untuk memahami masalah riil masyarakat, bukan sekadar menjalankan agenda konstitusional yang rutin. Sebanyak 20 anggota Fraksi PDI Perjuangan melaksanakan reses di 120 titik yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur antara 25 Juli hingga 1 Agustus 2026.
“Hasil reses tidak boleh berakhir sebagai tumpukan laporan administrasi. Seluruh aspirasi harus menjadi agenda perjuangan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jawa Timur agar pembangunan semakin tepat sasaran,” kata Renny, Selasa (28/7/2026).
Sebagai Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Renny menegaskan pentingnya setiap anggota fraksi untuk membawa pulang beragam persoalan yang ditemui di lapangan. Masalah ini kemudian harus dikawal melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Reses jangan berhenti sebagai agenda menyerap aspirasi. Saya ingin seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan pulang membawa pekerjaan rumah rakyat. Apa yang didengar di lapangan harus menjadi tanggung jawab politik untuk kita perjuangkan bersama hingga melahirkan solusi dan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Renny juga menyoroti bahwa tantangan pembangunan di Jawa Timur masih memerlukan perhatian serius. Meskipun ekonomi daerah ini tumbuh 5,96 persen pada triwulan I 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ia menekankan perlunya pemerataan manfaat pembangunan agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa tingkat pengangguran terbuka masih berada di angka 3,55 persen dengan angkatan kerja mencapai 25,14 juta orang. Sektor pertanian menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di daerah tersebut.
Oleh karena itu, Renny mengimbau seluruh anggota fraksinya agar lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. “Jangan pernah menganggap persoalan rakyat sebagai hal yang kecil. Jalan desa yang rusak, irigasi yang tidak berfungsi, akses pendidikan, layanan kesehatan, persoalan petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, hingga kesempatan kerja merupakan persoalan yang menentukan kualitas hidup masyarakat,” tuturnya.
Seluruh aspirasi masyarakat harus didengar, dicatat, dipetakan berdasarkan skala prioritas, lalu diupayakan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah maupun pusat. “Kehadiran kita di tengah masyarakat harus melahirkan harapan bahwa setiap persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah akan terus kita kawal hingga memperoleh penyelesaian,” pungkas Renny.
