Jakarta, Maret.id — DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang menegaskan bahwa peristiwa Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli 1996) bukan hanya sekadar sejarah, tetapi juga pengingat penting bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Pesan tersebut disampaikan dalam diskusi publik berjudul “Meretas Jalan Demokrasi” yang diselenggarakan untuk memperingati 30 tahun Kudatuli di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Senin (27/7/2026).
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, menekankan bahwa Kudatuli mengajarkan bahwa demokrasi berasal dari perjuangan rakyat. “Kudatuli mengandung pelajaran berharga bagi kehidupan demokrasi kita. Peristiwa itu mengingatkan bahwa demokrasi bukan lahir dari kemewahan, tetapi rakyat kecil pernah melawan, sesuatu yang harus terus diperjuangkan dan dijaga bersama,” tutur Abdul Qodir.
Abdul Qodir juga menyatakan bahwa pemerintahan yang demokratis harus memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan. “Kritik, masukan, dan partisipasi publik adalah bagian penting dari demokrasi yang sehat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang memandang kritik masyarakat sebagai energi positif. “Bagi kami, kritik adalah vitamin demokrasi. Kritik yang konstruktif menjadi bahan evaluasi agar fungsi legislatif dapat berjalan memastikan setiap perencanaan dan program pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Diskusi tersebut dihadiri oleh sekitar 400 peserta, termasuk mahasiswa, pemuda, jurnalis, akademisi, dan tokoh masyarakat. Sebagai pembicara, hadir Dr. Suko Widodo dari Universitas Airlangga dan Tantri Bararoh, Ketua Komisi 3 dari Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang.
Rangkaian acara peringatan Kudatuli juga mencakup kegiatan khotmil Quran dan malam renungan sebagai penghormatan terhadap perjuangan demokrasi. Dalam kesempatan itu, Dr. Suko Widodo mengingatkan bahwa tantangan demokrasi saat ini tidak hanya berasal dari tekanan politik, tetapi juga dari melemahnya idealisme generasi muda.
“Setiap upaya merampas idealisme adalah bentuk penjajahan. Ketika generasi muda dibuat nyaman hingga kehilangan kepedulian terhadap persoalan sosial, maka demokrasi kehilangan penjaganya,” sambung Suko.
Ia mengajak generasi muda untuk membangun kembali kepekaan sosial dengan terlibat langsung dalam isu-isu masyarakat. “Demokrasi harus dimulai dari kemampuan melihat dan merasakan persoalan rakyat di sekitar kita,” pungkasnya.
