Deni Wicaksono Tekankan Dukungan Pemkab dan Pemprov untuk Pembangunan Desa di Jatim
Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono menegaskan bahwa dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten dan provinsi sangat penting untuk mempercepat pembangunan desa di Ngawi. Keterbatasan Dana Desa menghambat realisasi kebutuhan pembangunan secara optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan Deni pada acara Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Kantor Desa Jogorogo, Kabupaten Ngawi, pada Rabu (29/7/2026). Acara ini dihadiri ratusan kepala desa, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, serta anggota DPRD lainnya dan jajaran pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, para kepala desa menyampaikan berbagai aspirasi terkait perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan saluran irigasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Mereka juga mengeluhkan keterbatasan anggaran desa yang menghambat proses pembangunan.
Deni memastikan bahwa aspirasi dari kepala desa akan dijadikan bahan perjuangan di DPRD Jawa Timur. Hal ini bertujuan agar kebijakan pembangunan yang ditetapkan di tingkat kabupaten dan provinsi selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Forum seperti ini penting karena kepala desa adalah pihak yang paling memahami kebutuhan riil masyarakat. Aspirasi yang mereka sampaikan akan menjadi bahan perjuangan kami di DPRD Jawa Timur agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” ujar Deni.
Ia mencatat bahwa mayoritas usulan dari kepala desa berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan sektor pertanian. “Mayoritas aspirasi yang kami terima berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengairan, dan fasilitas pertanian. Ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat desa yang harus terus didorong agar pembangunan dan ketahanan pangan berjalan beriringan,” kata Deni.
Sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni mengakui bahwa ruang fiskal pemerintah desa saat ini masih terbatas. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi hal yang sangat vital agar pembangunan desa tetap berlangsung.
“Kami memahami ruang fiskal desa saat ini sangat terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus bertambah. Karena itu, dukungan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi menjadi penting agar desa tetap mampu memberikan pelayanan dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Deni menekankan pentingnya sinergi antarpemerintah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat. “Membangun desa tidak bisa dilakukan secara parsial. Sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga DPRD harus terus diperkuat agar setiap persoalan bisa diselesaikan bersama dan pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
