Puan Maharani Usulkan Rencana Nasional Penuntasan Anak Tidak Sekolah 2045

Jakarta, Maret.id — Ketua DPR RI Puan Maharani mengusulkan Grand Design Nasional Penuntasan Anak Tidak Sekolah 2045. Usulan ini bertujuan untuk mengintegrasikan kebijakan lintas sektor demi mengurangi angka anak tidak sekolah dan putus sekolah.
Puan mengemukakan ide tersebut seiring dengan tingginya angka anak tidak sekolah di berbagai daerah. Menurutnya, temuan sekitar 6.000 anak putus sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat, menunjukkan pentingnya permasalahan ini.
“Kondisi ini menjadi alarm bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak lagi hanya berfokus pada akses pendidikan,” kata Puan. Ia melanjutkan bahwa setiap anak harus mampu menyelesaikan pendidikannya.
“Pendidikan hari ini tidak lagi semata-mata soal ketersediaan sekolah…,” tutur Puan. Ia menekankan tantangan terbesar adalah memastikan semua anak yakin bahwa pendidikan adalah jalan terbaik untuk masa depan mereka.
Puan menilai masalah anak putus sekolah adalah isu yang melibatkan banyak sektor. Pemerintah perlu menjadikan penurunan angka anak tidak sekolah sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia.
“Pembangunan tidak cukup diukur dari meningkatnya angka partisipasi sekolah…,” tegas Puan. Ia menekankan perlunya memastikan setiap anak menyelesaikan pendidikan mereka dan memiliki bekal untuk kehidupan produktif.
Grand Design Nasional Penuntasan Anak Tidak Sekolah 2045 harus dilengkapi dengan target terukur, pembagian tugas jelas, dan mekanisme pembiayaan berkelanjutan. Puan juga menyebut perlunya sistem akuntabilitas untuk mendeteksi anak-anak berisiko putus sekolah sejak dini.
Ia mendorong perubahan pendekatan dari menangani anak putus sekolah ke upaya pencegahan. Ini dapat dilakukan melalui integrasi data pendidikan, perlindungan sosial, dan kependudukan.
“Langkah ini perlu diperkuat dengan kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, keluarga, dan layanan sosial,” imbuhnya.
Puan juga menyarankan agar penurunan angka anak tidak sekolah menjadi indikator evaluasi kinerja pemerintah daerah. Ia meminta pemerintah pusat memberikan insentif bagi daerah yang berhasil menekan angka putus sekolah.
Keberhasilan mencapai visi Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada pendidikan yang tuntas untuk semua anak. “Negara tidak boleh kehilangan satu generasi hanya karena terlambat menyadari anak-anak mulai meninggalkan sekolah,” pungkas Puan.





