Jakarta, Maret.id — Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar mengembalikan hibah kebudayaan ke dalam sistem penganggaran.
Desakan ini disampaikan untuk memastikan bahwa pelaku seni dan komunitas budaya mendapatkan dukungan yang diperlukan. Hal ini disampaikan saat kegiatan Serap Aspirasi (Reses) di Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Malang, Rabu (29/7/2026).
Dalam dialog tersebut, para pelaku seni mengeluhkan hilangnya sejumlah bantuan kebudayaan dari anggaran Pemprov Jatim. Program yang sebelumnya dapat diusulkan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, seperti pengadaan gamelan dan pemeliharaan situs budaya, kini dinyatakan tidak lagi tersedia.
“Menu-menu itu di sistem sudah tidak ada lagi. Mereka mengatakan dihapus karena dinilai sebagai kewenangan pemerintah kabupaten,” tegas Sri Untari.
Politisi dari PDI Perjuangan ini meminta agar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuka kembali kesempatan pengusulan bantuan. Dia menekankan pentingnya dukungan nyata untuk pelestarian seni tradisi di setiap kecamatan di Jawa Timur.
“Setiap kecamatan harus memiliki setidaknya satu perangkat gamelan sebagai sarana pembinaan seni budaya,” sambungnya.
Menurutnya, fasilitas ini penting untuk menghidupkan kembali kecintaan masyarakat terhadap budaya nenek moyang. “Kebudayaan itu wajib dijaga karena itu adalah identitas bangsa kita,” imbuh Sri Untari.
Berbicara tentang pendidikan kebudayaan, ia juga menggarisbawahi pentingnya untuk menyentuh berbagai bidang seperti bahasa daerah dan pelestarian Aksara Jawa. Kolaborasi dengan Paguyuban Aksara Jawa dianggap sebagai langkah baik, termasuk peluncuran Kartu Aksara Jawa.
Dalam forum reses tersebut, perhatian juga tertuju pada pendidikan keagamaan. Pengelola Madrasah Diniyah (Madin) mengungkapkan kekhawatiran mengenai sistem full day school yang mengurangi kesempatan anak untuk mengikuti pendidikan mengaji.
“Siswa baru pulang sekolah jam 3 atau 4 sore. Jarak antara rumah dengan mushola bisa mencapai 1 kilometer. Jika sudah lelah, anak-anak tidak bisa lagi mengaji,” jelas Untari.
Dia menilai penguatan aktivitas seni budaya dan pendidikan agama penting bagi karakter generasi muda. Kegiatan seperti menari dan mengaji dapat menjadi alternatif positif bagi anak-anak.
Sri Untari mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya masalah sosial di kalangan remaja, termasuk HIV dan pernikahan dini. Dia menilai langkah Gubernur Jawa Timur yang menerbitkan Surat Edaran tentang penggunaan gawai di sekolah merupakan kebijakan yang tepat.
“Bukan berarti anak-anak tidak boleh memegang gadget sama sekali, tapi harus diatur. Ini penting untuk menjaga kualitas interaksi keluarga,” tutupnya.
