Jakarta, Maret.id — Penobatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor saat safari politiknya di Nusa Tenggara Timur (NTT) memicu beragam respons publik.
Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi rangkaian safari politik tersebut. Namun, banyak yang menilai langkah Jokowi adalah hak politik setiap warga negara.
Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai bahwa hampir setiap aktivitas politik yang dilakukan Jokowi seringkali memunculkan kontroversi di ruang publik. “Kalau soal Jokowi pasti menimbulkan pro kontra. Banyak pihak yang memang mempertanyakan apa sih urgensinya safari politik yang dilakukan oleh Jokowi,” kata Adi.
Menurut Adi, kelompok yang mengkritik beranggapan bahwa safari politik tersebut terlalu dini, mengingat Pemilu 2029 masih cukup jauh. Mereka berpendapat bahwa Jokowi seharusnya lebih memusatkan perhatian pada suksesnya program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Bukankah Pemilu 2029 masih jauh? Apakah tidak sebaiknya Jokowi fokus membantu kerja-kerja politik yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto,” tuturnya.
Di sisi lain, Adi mencatat bahwa banyak masyarakat yang memberikan dukungan terhadap aktivitas politik Jokowi. Menurut mereka, setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi tetap memiliki hak konstitusional untuk berpolitik seperti warga negara lainnya. “Banyak juga yang mendukung Jokowi bahwa apa yang dilakukan melalui safari politik itu tidak perlu diperdebatkan dan dikritisi, karena Jokowi seperti kebanyakan warga negara yang lain memiliki hak politik dan kebebasan untuk melakukan aktivitas politik,” imbuhnya.
Sebelumnya, Jokowi resmi dinobatkan sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor saat safari politik di NTT pada Sabtu, 1 Agustus 2026. Penobatan tersebut dilakukan oleh sembilan raja yang memiliki wilayah di Kerajaan Timor.
