Komisi VIII DPR Tegaskan Pembahasan Biaya Haji 2027 Belum Final

Jakarta, Maret.id — Penetapan biaya ibadah haji 2027 masih dalam tahap pembahasan dan belum final. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak merespon isu yang berkembang dengan kepanikan berlebihan.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania, menyebutkan bahwa DPR RI bersama pemerintah sedang mengkaji besaran biaya ideal melalui Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
“Kemarin sempat ada isu mengenai kenaikan biaya, tetapi kami harapkan agar perdebatan ini diredam, karena kami masih melakukan diskusi tentang penentuan biaya haji ke depan,” kata Dini.
Lebih lanjut, Dini menggarisbawahi bahwa kesiapan calon jemaah tidak hanya berkisar pada biaya, tetapi juga mencakup kemampuan kesehatan fisik, mental, dan pemahaman tata cara ibadah. “Kesiapan finansial tidak optimal jika tidak didukung oleh kondisi fisik yang prima selama beribadah di Tanah Suci,” imbuhnya.
Dini menyarankan agar calon jemaah menggunakan waktu tunggu kepergian untuk menerapkan pola hidup sehat, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi atau diabetes. “Kami berharap seluruh calon jemaah memiliki istitha’ah secara kesehatan. Bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit, penting untuk rutin minum obat dan berolahraga,” tegasnya.
Terkait kuota keberangkatan, Dini memberikan berita baik bagi warga Kabupaten Probolinggo dengan mencatat peningkatan jumlah kelompok terbang (kloter) dari daerah tersebut dibandingkan musim haji sebelumnya.
Komisi VIII berkomitmen mendorong diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memperoleh tambahan kuota nasional guna mengurangi antrean pendaftaran jemaah yang panjang. “Kami fokus pada persiapan ini terlebih dahulu. Kita lihat ke depannya apakah kuota akan bertambah, tetapi kami akan berupaya agar kuota terus meningkat agar masa tunggu calon jemaah bisa lebih cepat,” tutupnya.





