Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto mendukung gagasan menjadikan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman pembangunan nasional. Hal ini diharapkan dapat menjadi acuan lintas pemerintahan.
Sikap tersebut disampaikan Presiden saat menerima Ketua MPR Ahmad Muzani serta sejumlah petinggi MPR di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Agustus 2026. Usai pertemuan, Muzani mengungkapkan bahwa dirinya telah menyerahkan konsep PPHN yang sebelumnya masih berbentuk draf.
Konsep tersebut telah dibahas oleh tim bentukan MPR dan didiskusikan bersama Presiden untuk mendapatkan masukan terkait arah pembangunan nasional jangka panjang. “Pada kesempatan kali ini, kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi dengan beliau mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara,” ujar Muzani.
Menurutnya, Presiden mendukung gagasan PPHN untuk menjadi panduan pembangunan jangka panjang yang mengikat arah kebijakan lintas pemerintahan. “Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan,” papar Muzani.
Muzani menambahkan bahwa Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme konstitusional di MPR untuk menetapkan PPHN. Selain itu, Presiden juga menyoroti pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah, yang dinilai membutuhkan biaya tinggi dan berisiko meningkatkan korupsi.
Kepala Negara meminta agar persoalan tersebut menjadi perhatian serius dalam penyusunan PPHN sebagai arah kebijakan nasional ke depan. “Karena itu, beliau meminta agar persoalan ini menjadi perhatian yang serius untuk dipikirkan,” pungkas Muzani.
