Jakarta, Maret.id — Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menginstruksikan seluruh camat untuk secara aktif memantau perubahan data kesejahteraan masyarakat dalam pengelompokan desil.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa program bantuan sosial dan layanan kesehatan gratis tepat sasaran serta tidak terhambat oleh kesalahan dalam pendataan.
Arahan tersebut disampaikan Mas Dhito saat memberikan pembekalan kepada camat dan kepala puskesmas se-Kabupaten Kediri pada hari Senin, 3 Agustus 2026.
Ia menegaskan, perubahan data desil yang tidak sesuai dengan kondisi riil dapat berdampak pada hak masyarakat untuk memperoleh bantuan sosial, termasuk status sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
“Banyak laporan yang masuk desilnya tertukar. Dampaknya orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak mendapatkan bantuan,” kata Mas Dhito.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa tidak ada warga yang kehilangan hak atas pelayanan dasar akibat masalah administrasi atau ketidakakuratan data.
Sektor kesehatan, menurutnya, merupakan salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Kediri yang terus diperkuat melalui peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan dan perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC).
“Pelayanan kesehatan hati-hati betul, jangan sampai ada unsur apalagi anggapan bahwa kita abai,” tegasnya.
Mas Dhito menilai bahwa perbaikan kualitas data harus menjadi perhatian semua camat, karena hal ini menjadi dasar untuk penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.
“Data menjadi kata kunci dalam mengambil kebijakan walaupun sifatnya kita usulan. Usulan dari kita ke Kementerian Sosial kemudian Kementerian Sosial yang menentukan desilnya,” pungkas bupati yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri itu.
