Jakarta, Maret.id — DPRD Kota Surabaya meminta anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Surabaya untuk memperjuangkan alokasi anggaran APBN. Permintaan ini bertujuan mendukung program pengendalian banjir yang sangat penting bagi Kota Pahlawan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian dan Penanggulangan Banjir DPRD Surabaya, Sukadar, menekankan perlunya dukungan pemerintah pusat. Infrastruktur pengendali banjir seperti sungai dan tanggul berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Dalam pembahasan Raperda yang sedang berlangsung, Sukadar mengungkapkan bahwa substansi raperda hampir rampung. “Namun, kami masih fokus pada skema pendanaan agar program pengendalian banjir dapat berjalan berkelanjutan…” tuturnya.
Sukadar menjelaskan bahwa banjir di Surabaya tidak semata-mata dipakai oleh curah hujan kota, tetapi juga disebabkan oleh kiriman air dari wilayah hulu. “Situasi ini membuat penanganan banjir memerlukan sinergi lintas pemerintahan,” kata Sukadar.
Pansus mengusulkan alokasi anggaran khusus dari APBD Kota Surabaya sekitar 2 hingga 3 persen setiap tahun. “Kami meminta ada anggaran yang dikunci khusus untuk penanganan banjir…” ujar Sukadar.
Dukungan APBN juga dinilai urgensi oleh Sukadar. “Kami berharap pemerintah pusat melalui BBWS dapat memberikan dukungan pendanaan…” tegasnya.
Dia menambahkan bahwa Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSABM) Surabaya sedang mengajukan permohonan dukungan pendanaan kepada pemerintah pusat. “Kami ingin memastikan bahwa pembiayaan pengendalian banjir tidak sepenuhnya bergantung pada APBD,” imbuhnya.
Saat ini, pembahasan Raperda tinggal menunggu hasil kajian tim ahli terkait kebutuhan anggaran. Hal ini penting sebagai dasar penyusunan skema pendanaan yang realistis dan berkelanjutan.
