Jakarta, Maret.id — Gelombang penolakan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tugas TNI terus meningkat. Sejumlah organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga negara menilai regulasi tersebut berpotensi memperluas peran militer di ranah sipil dan mengancam demokrasi.
Komisioner Komnas Perempuan Yuni Asriyanti menyebut sejumlah pasal dalam RPP Tugas TNI, seperti Pasal 3, 35, 52, 126, dan 128 ayat (2a), belum mengakomodasi perspektif perlindungan korban. “Pasal-pasal dalam RPP Tugas TNI tidak memiliki perspektif perlindungan korban, khususnya perempuan, dan berpotensi memperkuat kerentanan struktural terhadap kekerasan berbasis gender yang melibatkan anggota militer,” tegas Yuni.
Ia mencatat ada sedikitnya 190 kasus kekerasan terhadap perempuan yang diduga dilakukan anggota militer sebelum RPP itu disusun. Yuni menambahkan, semakin banyak penempatan personel militer di suatu wilayah berkorelasi dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan.
Yuni juga menunjukkan bahwa korban kekerasan yang melibatkan aparat militer berpotensi kesulitan memperoleh keadilan. Sistem peradilan militer, yang masih tertutup dan hierarkis, belum berpihak kepada korban. “Ketiadaan mekanisme pengaduan independen bagi masyarakat sipil turut memperbesar risiko impunitas,” imbuhnya.
Ketua Bidang Advokasi YLBHI Arif Maulana menyebut RPP Tugas TNI sebagai bentuk kemunduran reformasi sektor keamanan. “RPP Tugas TNI memperluas peran militer di ranah sipil dan menunjukkan kemunduran agenda reformasi,” ujar Arif.
Ia mengingatkan bahwa TNI dididik untuk mengatasi peperangan, bukan untuk menjalankan fungsi penegakan hukum. “Perluasan peran militer berpotensi mengaburkan batas antara kewenangan sipil dan militer,” tambahnya.
Deodatus Sunda SE dari DPD GMNI Jakarta dan Institut Marhaenisme turut memberikan pandangan. Ia menilai RPP Tugas TNI dapat menjadi instrumen legal yang memperluas keterlibatan militer dalam urusan sipil. “RPP Tugas TNI menjadi alat legitimasi perluasan keterlibatan TNI dalam ruang sipil dan meningkatkan tekanan terhadap masyarakat sipil,” tegasnya.
Ia memperingatkan bahwa dukungan pemerintah Prabowo melalui berbagai instrumen memperburuk situasi. “Kondisi ini berpotensi mempersempit ruang kritik publik dan meningkatkan penggunaan pendekatan keamanan terhadap gerakan masyarakat sipil,” imbuh Deodatus.
Peneliti BRIN Muhammad Haripin menilai substansi RPP Tugas TNI menunjukkan pergeseran karakter negara dari hukum menuju kekuasaan. “RPP ini mengarah pada negara garnisun dan substansinya lebih militeristik dibandingkan Undang-Undang TNI itu sendiri,” ungkap Haripin.
Ia menekankan bahwa keterlibatan militer yang semakin luas dalam proyek pembangunan dan kehidupan sosial-politik mengaburkan batas antara sipil dan militer. “Ini memperbesar penggunaan pendekatan koersif oleh negara dan mengancam ruang siber publik,” tandasnya.
