Jakarta, Maret.id — Akademisi Feri Amsari menjadi inisiator pembentukan kabinet bayangan dengan 15 menteri.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pusat Studi dan Kajian Rumah Pancasila, Prihandoyo Kuswanto, mengungkapkan kecurigaan bahwa gerakan ini diduga didanai oleh pihak asing untuk merongrong kedaulatan Republik Indonesia. “Membuat kabinet bayangan tanpa mandat dari rakyat, ini demokrasi model apa dan hukum model apa?” tuturnya.
Prihandoyo menilai langkah tersebut mendorong perpecahan di kalangan rakyat dan menciptakan kebingungan. Ia juga mencium adanya pemaksaan kehendak dari pihak yang menginisiasi kabinet bayangan ini. “Ini pintu masuk intervensi asing. Kami menolak kabinet bayangan ini,” tegasnya.
Ia juga menyatakan bahwa jika struktur kabinet bayangan ini dibiayai oleh asing, maka dapat dianggap sebagai pemerintahan boneka. Hal ini mengingat gerakan Van Mook yang membentuk negara-negara boneka di awal kemerdekaan Indonesia. “Kabinet Bayangan bukan lagi soal politik, jika ada campur tangan asing, ini sudah soal pengkhianatan negara,” lanjutnya.
Prihandoyo menekankan bahwa pemerintahan yang sah hanya satu, yaitu Prabowo-Gibran, dan menilai usaha membuat tandingan dalam bentuk kabinet bayangan adalah tindakan berbahaya. Ia menyerukan PPATK untuk aktif memeriksa arus keuangan kelompok yang meluncurkan isu ini. “Rakyat berhak tahu, uangnya dari mana? Siapa yang membayar?” sambungnya.
Sebelumnya, Feri Amsari menegaskan bahwa pembentukan kabinet tersebut bukan untuk mengambil alih kekuasaan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa kabinet ini hadir sebagai representasi partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya pemerintahan. “Tujuan kami bukan menjadi pemerintahan tandingan, melainkan memberikan pembanding kebijakan yang berbasis data,” imbuhnya.
Proses seleksi kabinet bayangan ini dilakukan secara terbuka dengan panel independen yang mencakup Erry Riyana Hardjapamekas, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar. Para kandidat dipilih berdasarkan enam kriteria yang mencakup integritas, kompetensi, dan tidak memiliki afiliasi partai politik.
Sekitar 40 persen dari 15 menteri yang terpilih adalah perempuan. Susunan kabinet bayangan tersebut antara lain terdiri dari Feri Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara, Armand Suparman sebagai Menteri Dalam Negeri, dan Shofwan Al-Banna Choiruzzad sebagai Menteri Luar Negeri.
