Jakarta, Maret.id — Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo), Irfan Ahmad Fauzi, menegaskan bahwa karet bukan sekadar komoditas ekspor. Karet adalah sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat desa, khususnya di Sumatera dan Kalimantan.
Irfan mengungkapkan, “Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan sektor karet tidak bisa hanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Negara perlu hadir dengan kebijakan yang kuat, terencana, dan berjangka panjang,” kata Irfan dalam keterangan tertulisnya.
Dia mencatat bahwa pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, perkebunan rakyat dianggap sebagai bagian dari pembangunan nasional secara sistematis. Pemerintah melihat perkebunan tidak hanya sebagai sumber bahan mentah, tetapi juga sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan petani dan menciptakan lapangan kerja.
Kebijakan masa lalu menghubungkan petani dengan lembaga pembiayaan, perusahaan perkebunan, dan pasar. Program-program seperti Nucleus Estate and Smallholder (NES) dan Proyek Peremajaan Tanaman Ekspor adalah bagian dari upaya ini.
Kebijakan tersebut menunjukkan perhatian besar dari pemerintah terhadap perkebunan karet rakyat. Irfan menggarisbawahi bahwa untuk membangun sektor karet, perlu ada lebih daripada sekadar memperluas lahan.
“Peremajaan tanaman tua, penggunaan bibit unggul, dan penguatan penyuluhan harus berjalan sebagai satu kesatuan,” tegas Irfan.
Dia menambahkan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pembangunan perkebunan dapat memberikan dampak yang lebih luas. Pembangunan perkebunan juga dapat mendorong pembukaan jalan dan fasilitas publik di pedesaan.
Namun, Apkarindo juga mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu tidak boleh ditiru tanpa evaluasi. “Terdapat kelemahan seperti ketimpangan antara petani dan perusahaan yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Dia menekankan pentingnya perlindungan hak petani dan transparansi dalam pembangunan. “Kita perlu mengambil pelajaran baik dari kebijakan masa lalu, tetapi kekurangan harus diperbaiki. Petani harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar penerima program,” imbuh Irfan.
Irfan juga menyoroti tantangan harga yang menjadi isu sentral. “Peningkatan produktivitas tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan jika harga karet menurun,” ungkapnya.
Kebijakan tentang karet harus mencakup aspek hulu dan hilir, serta dukungan dalam pengembangan pemasaran dan kualitas produk. Ke depan, Irfan mendorong pemerintah untuk merancang kebijakan perkaretan yang terintegrasi, menempatkan petani sebagai pusat pembangunan.
Dukungan untuk peremajaan, penelitian, penyuluhan, dan infrastruktur harus terencana dalam satu arah kebijakan. “Kita harus memastikan bahwa kejayaan komoditas karet juga menjadi kejayaan petaninya,” tutup Irfan.
