Jakarta, Maret.id — Direktur Eksekutif Adidaya Institute, Rahman Toha, menekankan pentingnya perbaikan dalam program pengentasan gizi. Program tersebut harus meningkatkan kualitas pelaksanaan, pemenuhan gizi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
“Ke depan program ini tidak hanya bergizi, tetapi juga enak dan bervariasi,” kata Rahman dalam diskusi bertajuk Formulasi Kebijakan Tata Kelola MBG: Tantangan Implementasi dan Agenda Perbaikan Kebijakan.
Rahman juga mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang memisahkan anggaran Program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN. Menurutnya, keputusan tersebut menegaskan bahwa program MBG tidak melanggar konstitusi.
“Dengan putusan MK pada 30 Juli 2026 lalu, itu menunjukkan program MBG tidak bertentangan dengan konstitusi. Yang perlu dievaluasi adalah penggunaan anggarannya agar semakin efektif,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desk Politik dan Demokrasi Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, memaparkan hasil survei yang menunjukkan dukungan publik terhadap Program MBG masih cukup tinggi. Sebanyak 71,5 persen responden setuju dengan program tersebut, sementara 67,6 persen merasa MBG memberikan dampak langsung bagi keluarga mereka.
Namun, Fadhli mengingatkan bahwa ada beberapa isu yang masih menjadi perhatian, antara lain tata kelola program (24,9 persen), anggaran (23,9 persen), dan potensi korupsi (18,1 persen).
Guru Besar Ilmu Gizi Masyarakat IPB, Prof. Ikeu Tanziha, menegaskan bahwa program MBG merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak anak atas pangan bergizi. “Perbaikan status gizi akan meningkatkan kapasitas kognitif dan kesehatan individu yang pada akhirnya mendorong produktivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Meskipun prevalensi stunting nasional telah turun menjadi 19,8 persen pada 2024, masalah gizi lainnya, seperti angka underweight yang meningkat menjadi 16,8 persen, tetap menjadi tantangan. Ia menegaskan perlunya penguatan program MBG melalui penyempurnaan tata kelola.
Ikeu mencantumkan empat tujuan utama Program MBG, yakni meningkatkan status gizi masyarakat, memperkuat kualitas pendidikan, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi, termasuk perlunya sinkronisasi data penerima manfaat dan penguatan koordinasi.
Sebagai langkah perbaikan, Ikeu merekomendasikan penguatan tata kelola, digitalisasi pada jangka pendek, serta keberlanjutan pendanaan dan evaluasi dampak dalam jangka panjang.
Founder Sahabat Gizi, Yasir Nene Ama, mendorong pemerintah untuk melakukan refocusing kebijakan MBG agar pelaksanaannya menjadi lebih efektif. “Pemerintah perlu membangun sistem evaluasi yang kuat, memperkuat komunikasi publik, dan melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam penyusunan kebijakan,” tuturnya.
