Jakarta, Maret.id — Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi Hari melakukan tinjauan langsung terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi di Tempat Uji Kompetensi (TUK) Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, pada Minggu, 9 Agustus 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh 80 peserta yang melibatkan enam Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dengan 21 skema sertifikasi di sektor pariwisata.
Syamsi Hari didampingi oleh Anggota BNSP Miftakul Azis dan Tim Penyaksian Uji Pertama (Witness). Turut hadir dalam acara tersebut adalah enam direktur atau ketua dari masing-masing LSP serta General Manager Hotel Grand Mercure Kemayoran, Lalu Aswadi Jaya.
Enam LSP yang terlibat dalam kegiatan sertifikasi ini mencakup LSP Pariwisata Gunadharma Utama, LSP Kuliner Kreatif Indonesia, LSP SPA Kecantikan DEA, LSP Pariwisata Hospitaliti Nasional, LSP Pariwisata Nasional Rahenda, dan LSP Rajawali Hospitality Nusantara. Setiap LSP melaksanakan sertifikasi untuk berbagai skema yang sesuai dengan kebutuhan industri.
LSP Pariwisata Gunadharma Utama fokus pada sertifikasi skema Cook, Demi Chef, dan berbagai posisi terkait housekeeping. Sementara itu, LSP Kuliner Kreatif Indonesia melakukan pengujian bagi para Barista dan Bar Attendant. LSP SPA Kecantikan DEA menguji skema Perawatan Tangan dan Kuku.
Di sisi lain, LSP Pariwisata Hospitaliti Nasional melakukan sertifikasi untuk posisi Demi Chef Hotel dan Meeting Conference Liaison Officer. LSP Pariwisata Nasional Rahenda menguji posisi Pool Attendant dan Waiter Server. LSP Rajawali Hospitality Nusantara mengecek skema seperti Front Office Manager dan Duty Manager.
Syamsi menegaskan bahwa penyaksian uji pertama bukan sekadar prosedur lisensi LSP, tetapi juga menandai penerapan skema sertifikasi nasional dan sertifikat kompetensi elektronik. “Penyaksian uji pertama ini menandai penerapan skema sertifikasi nasional sektor pariwisata,” ujar Syamsi.
Dia juga menjelaskan bahwa bersama Kementerian Pariwisata, BNSP telah menerbitkan 483 skema sertifikasi nasional di 34 bidang pariwisata, melengkapi 84 skema kualifikasi dan okupasi pariwiisata ASEAN. BNSP memberikan kesempatan bagi LSP untuk menyesuaikan lisensi skema dengan kompetensi yang telah ditetapkan.
Walaupun demikian, BNSP tetap membuka kemungkinan pengembangan skema baru untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. “BNSP juga tidak menutup peluang pengembangan skema baru untuk menjawab tantangan perubahan pasar kerja di sektor pariwisata,” tuturnya.
Syamsi menegaskan pentingnya konsolidasi nasional dalam pengembangan sumber daya sertifikasi di sektor pariwisata. Ini bertujuan untuk memperluas akses tenaga kerja ke layanan sertifikasi serta menjamin industri bahwa tenaga kerja yang tersedia memiliki kompetensi yang diakui.
Ia juga mengapresiasi pelaksanaan penyaksian yang melibatkan unsur industri. “Praktik pelaksanaan witness yang dilakukan bersama industri menjadi praktik baik kolaborasi antara LSP dan dunia usaha,” imbuhnya.
Menurutnya, kolaborasi semacam ini perlu diperluas untuk memastikan bahwa sertifikasi kompetensi selaras dengan kebutuhan industri. Hal ini diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia pariwisata yang profesional dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun ASEAN.
