Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rina Saadah, mengecam semakin meluasnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia.
Dia mendesak pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menjadikan penanganan Karhutla sebagai prioritas demi melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat serta aktivitas ekonomi yang terdampak.
Lonjakan titik panas terpantau masif di berbagai daerah, termasuk area terbakar hingga 520 hektare di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Selain itu, Kalimantan Tengah mengalami status tanggap darurat akibat ribuan hektare lahan terbakar, dengan 1.257 titik panas terdeteksi di Kabupaten Kotawaringin Timur per 8 Agustus 2026.
Rina menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menganggap bencana tahunan ini sebagai rutinitas yang biasa. “Kami memantau adanya Karhutla di sejumlah daerah. Ini harus segera ditangani secara cepat dan terukur,” tegas Rina.
Ia menambahkan, “Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, penanganan Karhutla harus menjadi prioritas,” kata Rina Saadah di Jakarta pada Senin, 10 Agustus 2026.
Politisi PKB ini juga mengingatkan dampak sistemik dari kabut asap akibat Karhutla, seperti ancaman infeksi saluran pernapasan, gangguan pada aktivitas belajar mengajar, serta kerugian ekonomi bagi warga lokal.
Rina mendesak pemerintah untuk bersikap proaktif dengan menyiapkan posko kesehatan, melakukan pemantauan kualitas udara secara transparan, dan mengantisipasi skenario evakuasi darurat.
Selain itu, Komisi IV DPR RI menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti sengaja membakar lahan. “Kalau ditemukan ada unsur kesengajaan, tidak boleh ada kompromi. Siapa pun yang terbukti menyebabkan Karhutla harus diproses sesuai hukum,” imbuh Rina.
Dengan tegas ia menekankan, “Jangan sampai setiap tahun kita menghadapi persoalan yang sama karena pelakunya tidak mendapatkan efek jera.”
