Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia diingatkan untuk mengatasi meningkatnya jumlah pengangguran terdidik. Data terbaru dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa ada 1.033.182 pengangguran berlatar belakang sarjana.
Zainul Munasichin, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, menegaskan perlunya perhatian serius dari pemerintah. “Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan struktural dalam hubungan antara dunia pendidikan dan pasar kerja,” kata Zainul, pada Senin, 10 Agustus 2026. Ia mencatat bahwa jumlah pengangguran itu setara dengan 14,31 persen dari total 7,22 juta penganggur di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama pengangguran di kalangan sarjana adalah ketidaksesuaian keterampilan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri. “Pemerintah harus mendiagnosis faktor utama penyebab pengangguran, khususnya di kalangan sarjana,” ujarnya.
Lebih lanjut, pertumbuhan jumlah lulusan sarjana tidak sebanding dengan penciptaan lapangan kerja formal. Hal ini mengakibatkan persaingan yang ketat di antara lulusan untuk mendapatkan pekerjaan yang tersedia. “Ekspansi jumlah lulusan sarjana harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja formal. Kalau tidak, kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja akan semakin besar,” imbuh Zainul.
Zainul juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antara perguruan tinggi dan dunia industri. “Kurikulum dan kompetensi mahasiswa harus semakin dekat dengan kebutuhan perusahaan,” jelasnya.
Dia menekankan bahwa perguruan tinggi perlu aktif menjalin kerja sama dengan industri. “Link and match antara kampus dan dunia usaha harus benar-benar diwujudkan, sehingga lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang dibutuhkan,” tuturnya.
Di sisi lain, Zainul mendesak pemerintah untuk memberikan insentif terhadap proyek-proyek padat karya. Kebijakan semacam itu dinilai mampu memperluas kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. “Pemerintah perlu memberikan insentif terhadap proyek padat karya, sehingga proyek-proyek pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja,” katanya.
Zainul menegaskan bahwa penyelesaian masalah pengangguran sarjana tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Perlu adanya forum yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
