Jakarta, Maret.id — Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden masih menjadi topik perdebatan meski pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan hampir dua tahun.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, mengemukakan bahwa isu utama bukan hanya kemampuan Gibran dalam menjalankan tugas, tetapi juga dampaknya terhadap prinsip meritokrasi dan tata negara.
“Banyak orang tidak melihat meritokrasi, itu yang paling rusak. Sebagai pembelajaran hukum tata negara, konstitusi sudah diinjak-injak,” kata Denny di Kanal Youtube Hendri Satrio Official.
Ia menilai bahwa aturan konstitusi seharusnya dihormati dan menjadi fondasi penyelenggaraan negara. Namun, proses yang mengantarkan Gibran ke kursi Wakil Presiden telah menimbulkan persoalan terkait prinsip tersebut.
Denny menjelaskan bahwa secara hukum, Gibran mungkin dapat diturunkan, tetapi secara politik hal itu lebih sulit. Menurutnya, posisi Wakil Presiden bukanlah jabatan yang bisa dianggap sepele karena berpotensi mengambil alih kepemimpinan nasional saat presiden berhalangan tetap.
“Kan kalau presiden ada apa-apa kita ikut membawa bangsa ini ke arah yang bisa masuk jurang,” tegasnya.
Ia melanjutkan bahwa seorang pemimpin nasional perlu memiliki tiga unsur: integritas moral, kapasitas intelektual, dan dukungan elektoral. “Nah Gibran ini satu dan dua bisa kita diskusikan, yang ketiga ini pun kerja-kerja buzzer. Jadi itu merusak betul takaran meritokrasi,” ujarnya.
Denny juga mengingatkan bahwa potensi keruntuhan sebuah rezim dapat dipicu oleh faktor-faktor tertentu, di antaranya krisis ekonomi, skandal publik, dan skandal pribadi.
Karena itu, ia menyatakan bahwa kemungkinan tersebut perlu diantisipasi sejak dini, terutama jika Presiden Prabowo berhalangan tetap, Gibran secara konstitusional akan mengambil alih posisi presiden.
“Kalau Pak Prabowo berhalangan tetap, amit-amit nih, kan Gibran naik. Kira-kira Gibran kalau jadi presiden itu solusi atau petaka? Ini pertanyaan yang perlu dijawab,” katanya.
Denny menegaskan bahwa ia yakin kepemimpinan Gibran sebagai presiden bukanlah solusi yang tepat. Ia mendorong adanya langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi kemungkinan tersebut.
