Jakarta, Maret.id — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Dapil DKI Jakarta, Dailami Firdaus, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperkuat kebijakan fiskalnya. Hal ini penting meski Pemerintah Pusat telah memotong Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun.
“Kami mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan DPRD untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan Jakarta,” kata Dailami dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Ia menegaskan pentingnya kebijakan fiskal yang mempertimbangkan posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional, yang setiap hari melayani jutaan masyarakat dari kawasan aglomerasi. “Jakarta tetap memikul tanggung jawab yang sangat besar sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional,” imbuh Dailami.
Menurut Dailami, prinsip keadilan fiskal harus menjadi fokus dalam kebijakan DBH. Jakarta memerlukan dukungan fiskal yang seimbang untuk memastikan pelayanan publik dan pembangunan strategis, termasuk infrastruktur, transportasi massal, pendidikan, kesehatan, dan pengendalian banjir.
Ia memastikan DPD RI akan terus mengawal aspirasi Pemprov DKI Jakarta kepada pemerintah pusat, terutama terkait kebijakan DBH. Selain isu fiskal, Dailami juga menekankan pentingnya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Rasa aman, kata dia, adalah fondasi bagi keberlangsungan pembangunan dan aktivitas ekonomi di Jakarta. “Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, adil, dan tanpa pandang bulu,” tegas Dailami. Upaya penegakan hukum ini, lanjutnya, perlu diimbangi dengan langkah pencegahan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
