Jakarta, Maret.id — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat pendekatan kolaboratif dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme melalui pemberdayaan masyarakat.
BNPT, bersama Densus 88 Anti Teror Polri, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, mendukung penguatan kemandirian ekonomi serta keterampilan di Pondok Pesantren Al Muttaqin, Jepara, Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan selama tujuh hari mulai 10 Agustus 2026.
Kepala BNPT Eddy Hartono mengemukakan bahwa kegiatan ini adalah langkah berkelanjutan setelah pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) pada Desember 2024. Pondok Pesantren Al Muttaqin diketahui sebagai pesantren terbesar kedua yang terafiliasi dengan eks-Jamaah Islamiyah di Indonesia.
“Harapannya kedepan kita menciptakan ekosistem ekonomi di pesantren sehingga anak (para santri) punya bekal kedepannya dan terhindar dari ajaran intoleransi, radikalisme dan terorisme,” kata Eddy Hartono dalam keterangan tertulis, Rabu, 12 Agustus 2026.
Kombes. Pol. Chairul Anam, Kepala Satuan Tugas Wilayah (Kasatgaswil) Jawa Tengah Densus 88 AT Polri, menegaskan perlunya sinergi lintas instansi untuk memastikan proses ini berlangsung berkelanjutan.
“Kami dari pemerintah, baik BNPT maupun Densus 88, sepakat bahwa pasca pembubaran eks-JI, kami akan selalu bersama memajukan bangsa melalui budaya dan kearifan lokal serta kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkelanjutan,” ucapnya.
Eddy Hartono juga menyoroti bahwa kegiatan pemberdayaan di Ponpes Al Muttaqin adalah bagian dari implementasi agenda pembangunan nasional yang terdapat dalam RPJMN 2025-2029.
“Khususnya Prioritas Nasional (PN) ke-2 terkait pemantapan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa, PN ke-3 berkenaan dengan perluasan lapangan kerja berkualitas, dan PN ke-4 fokus pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM),” tuturnya.
Program ini mendukung implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Fase 2. Hal ini berfokus pada tema pendidikan, keterampilan masyarakat, dan fasilitasi lapangan kerja.
“Dengan demikian, pencegahan ekstremisme ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan ketahanan sosial,” imbuh Eddy Hartono.
