Jakarta, Maret.id — Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) diharapkan meningkatkan pengelolaan dan memastikan jemaah terlindungi dengan sebaik-baiknya. Hal ini mencakup kepastian visa, kejelasan penyelenggara, keamanan dana, dan pemenuhan layanan sebagai standar penyelenggaraan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf pada Mukernas III Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (SAPUHI) di Malang, Jawa Timur, pada Selasa, 11 Agustus 2026. Menhaj menekankan agar praktik penyelenggaraan haji nonkuota tidak menjanjikan keberangkatan sebelum visa diterbitkan.
Menteri meminta PIHK untuk tidak memberikan kepastian keberangkatan sebelum visa dapat diverifikasi melalui sistem resmi Arab Saudi. Istilah seperti haji furoda dan visa undangan harus dihindari agar tidak menimbulkan persepsi seolah-olah keberangkatan sudah pasti.
Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat registrasi jemaah nonkuota, termasuk data mengenai jemaah, penyelenggara, jenis visa, paket layanan, dan pihak yang bertanggung jawab selama di Arab Saudi. “Jangan ada lagi jemaah haji nonkuota yang membayar tanpa kepastian visa. Jangan menerima dana besar dari masyarakat untuk sesuatu yang kepastian keberangkatannya belum ada,” kata Menhaj.
Sejalan dengan itu, Menhaj meminta agar persiapan Haji 1448 H/2027 M dimulai saat ini melalui evaluasi untuk Haji 1447 H. Data dan dokumen harus divalidasi, demikian juga kesiapan pembimbing dan layanan di Arab Saudi. Transparansi harga dan pengelolaan dana jemaah pun harus dijamin.
Menurut Menhaj, manasik perlu diarahkan pada kemandirian jemaah dan kesiapan menghadapi kondisi operasional yang nyata, termasuk armuzna, kepadatan, cuaca ekstrem, sistem digital Saudi, serta kebutuhan lansia dan penyandang disabilitas. PIHK diharapkan disiplin dalam mengikuti regulasi dan timeline yang ditetapkan oleh Arab Saudi.
“Persiapan Haji 1448 H harus dimulai sekarang. Ukuran keberhasilan penyelenggara bukan jumlah jemaah yang direkrut, tetapi terpenuhinya seluruh hak jemaah sesuai kontrak,” tegas Menhaj.
