Jakarta, Maret.id — Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) menyambut penemuan dokumen autentik mengenai pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Temuan ini dipandang sebagai penguatan sejarah lahirnya Pancasila.
Ketua Umum DPP PA GMNI, Prof. Arief Hidayat, menjelaskan bahwa dokumen negara jilid kedua yang memuat draf pembahasan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) telah ditemukan. “Dokumen ini telah dipublikasikan kepada masyarakat dengan memuat halaman pertama dan terakhir naskah asli pidato Bung Karno yang sebelumnya dinyatakan hilang,” ujar Arief.
“Syukur alhamdulillah, pada detik-detik terakhir, akhirnya dokumen halaman pertama dan halaman 29 ditemukan, sehingga menambah keyakinan kita bersama yang tergabung dalam murid ideologi Bung Karno,” tegas Arief dalam acara di Kantor DPP PA GMNI, Jakarta, pada Kamis, 13 Agustus 2026.
Ia menegaskan bahwa penemuan ini semakin menguatkan pemahaman bahwa pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 menjawab pertanyaan Ketua BPUPK, Radjiman Wedyodiningrat, mengenai dasar negara Indonesia merdeka. “Dengan demikian, perdebatan tentang kapan tepatnya Pancasila dilahirkan pun sudah terjawab,” tuturnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut juga mengingatkan agar peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum untuk merenungkan perjalanan bangsa. Menurut Arief, cita-cita menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera belum sepenuhnya terwujud setelah 81 tahun kemerdekaan.
Ia juga menyoroti praktik demokrasi di Indonesia yang terlalu berorientasi pada demokrasi politik dan elektoral lima tahunan. “Sementara itu, demokrasi ekonomi, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, masih kurang mendapat perhatian,” imbuh Arief.
“Padahal, para pendiri bangsa tidak hanya memilih demokrasi politik, tetapi juga menegaskan pentingnya demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD ’45,” lanjutnya. Arief juga mengajak penyelenggara negara untuk melakukan introspeksi dan mengarahkan pembangunan sesuai cita-cita kemerdekaan.
“Kita mengikuti negara-negara yang menganut individualisme dan kapitalisme, yang justru melahirkan imperialisme dan kolonialisme, sehingga menjauh dari cita-cita demokrasi ekonomi,” kata Arief.
“Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang berlandaskan ketuhanan dan kebudayaan sangat jauh dari harapan kita,” sambungnya. Pesan ini dituangkan dalam pernyataan kebangsaan yang bertajuk “Ambeg Paramarta,” yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal DPP PA GMNI, Abdy Yuhana.
Pernyataan tersebut juga dihadiri oleh jajaran pengurus PA GMNI serta sejumlah tokoh nasionalis, termasuk Theo L. Sambuaga dan Prof. Ganjar Razuni.
