Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengingatkan agar capaian pemerintah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan tidak hanya dilihat dari angka. “Setiap capaian harus dibandingkan dengan kondisi faktual di masyarakat,” ujar Deni.
Pernyataan tersebut disampaikan Deni setelah mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim, Jumat (14/8/2026). Deni menekankan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh atas dampak program pemerintah.
“Secara angka memang luar biasa jika kita perhatikan bersama. Namun, kita juga harus melihat kondisi real di lapangan,” kata Deni. Ia mengapresiasi beberapa capaian pemerintah, namun mengingatkan bahwa angka keberhasilan perlu diuji dengan dampak yang dirasakan masyarakat.
Deni juga menyoroti perlunya transparansi data tentang program prioritas yang telah dilaksanakan. Ini bertujuan agar masyarakat memahami kondisi pelaksanaan program dan persoalan yang mungkin muncul.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Deni menegaskan bahwa program ini memiliki anggaran besar dan perlu pengawasan ketat, terutama terkait kualitas dan keamanan pangan. “Kami berharap ada tindakan tegas agar program ini bisa berjalan baik,” tuturnya.
Ia menekankan perlunya evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang terbukti melakukan kesalahan hingga menyebabkan keracunan. “Kalau memang tidak bisa memperbaiki diri, bisa ditutup selamanya,” tegas Deni, yang juga merupakan Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim.
Besar anggaran MBG membutuhkan pengawasan yang ketat agar manfaatnya nyata bagi masyarakat. “Ini menjadi salah satu prioritas karena anggaran MBG sangat besar,” imbuh Deni.
Selain itu, Deni juga menggarisbawahi pentingnya mengukur capaian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Meskipun capaian angka yang disampaikan pemerintah terlihat signifikan, ia menegaskan bahwa keberhasilan seharusnya tidak hanya dilihat dari jumlah koperasi yang dibangun.
“Diperlukan penjelasan tentang berapa koperasi yang sudah beroperasi dan memberikan keuntungan bagi masyarakat desa,” ungkap Deni. Ia meminta pemerintah untuk transparan mengenai pengembangan dan hasil yang diperoleh dari KDMP.
Menurut Deni, capaian pemerintah harus dilihat secara objektif dibandingkan dengan kondisi riil di masyarakat. “Apakah ini sesuai dengan yang terjadi di bawah, itu kami serahkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memanfaatkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menilai dampak program secara lebih objektif. Deni berkomitmen bahwa DPRD Jatim akan terus memantau implementasi program prioritas di lapangan.
“Kami akan melihat kondisi riil di masyarakat dan bagaimana pelaksanaan program-program pemerintah,” lanjut Deni. Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan menekankan komitmen untuk melanjutkan program MBG dengan perbaikan dan efisiensi.
Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mendirikan 10.000 Koperasi Desa Merah Putih, dengan sekitar 3.300 di antaranya telah beroperasi secara optimal. Target pemerintah adalah mencapai 30.000 KDMP pada akhir tahun.
Deni menilai bahwa pencapaian tersebut perlu didampingi dengan evaluasi, transparansi, dan pengawasan yang baik. Dengan cara ini, keberhasilan program pemerintah dapat dibuktikan melalui dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
