Jakarta, Maret.id — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keberhasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan. Puan menyatakan, ukuran utama APBN harus dinilai dari sejauh mana anggaran negara mampu memenuhi harapan rakyat dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026). Rapat paripurna itu juga menandai dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR RI periode 2024–2029.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto memberikan Keterangan Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya kepada DPR. Puan menjelaskan bahwa APBN merupakan keputusan politik yang menentukan arah penggunaan sumber daya negara serta prioritas bagi masyarakat.
“APBN adalah pilihan politik, tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat,” tutur Puan dalam pidato pembukaannya. Dia mengingatkan bahwa besarnya angka APBN dari waktu ke waktu harus disertai dengan dampak nyata bagi masyarakat.
Pada tahun 2000, APBN berada di kisaran Rp197 triliun, dan sepuluh tahun kemudian meningkat menjadi Rp1.126 triliun. Pada 2026, APBN telah mencapai sekitar Rp3.842 triliun dan diperkirakan mendekati Rp4.000 triliun pada 2027. Namun, Puan menekankan bahwa besarnya angka tersebut tidak berarti jika tidak mampu mengatasi masalah sehari-hari yang dihadapi masyarakat.
“Mungkin tidak ada satu pun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar,” lanjutnya. Dia menekankan bahwa nilai APBN akan terasa tidak bermakna jika tidak dapat memenuhi harapan rakyat, seperti bagi petani, anak yang ingin bersekolah, atau pencari kerja.
Puan menyerukan agar ukuran keberhasilan APBN harus dikembalikan kepada dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. “APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik,” tegasnya.
Mengenai tema kebijakan fiskal 2027, Puan menyatakan bahwa “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” harus diterjemahkan sebagai komitmen untuk menyatukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan, serta kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial.
Dia menekankan pentingnya program prioritas nasional seperti kedaulatan pangan, kemandirian energi, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan harus menjadi satu kesatuan dalam kebijakan pembangunan. “Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan setiap rakyat memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan,” sambung Puan.
Selain itu, dia mengingatkan bahwa pembangunan juga harus menjangkau masyarakat yang berada di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil, dan wilayah terpencil. “Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara,” tegasnya.
Dalam pembahasan APBN 2027, Puan memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah dan DPR. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat. “Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban,” imbuhnya.
Kedua, belanja negara harus berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab. Keempat, transfer ke daerah harus memperkuat pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
“APBN bukan sekadar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik,” tukas Puan.
Dia menekankan bahwa DPR dan pemerintah memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan kebijakan anggaran menghasilkan perubahan nyata. Keberhasilan pemerintah dan DPR dalam menyusun APBN 2027 akan ditentukan oleh sejauh mana kebijakan mampu membuka jalan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik.
“Maka marilah kita wujudkan APBN Tahun Anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat,” serunya. Puan juga menambahkan pentingnya gotong royong dari DPR, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara untuk bekerja cepat dan berdaya guna demi kepentingan rakyat.
