Jakarta, Maret.id — Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pidato tahunan di Kompleks Parlemen, Senayan, pada 14 Agustus 2026, menyoroti maraknya disinformasi dan berita bohong yang menyasar lembaga legislatif.
Puan menyampaikan pandangannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang hadir untuk membahas RUU APBN Tahun Anggaran 2027. Ia mengakui bahwa perkembangan digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi serta menyampaikan kritik.
Namun, ia juga memperingatkan bahwa arus informasi tersebut dapat memunculkan ancaman berupa narasi provokatif. “Derasnya arus informasi membawa tantangan tersendiri berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya,” tegas Puan.
Politisi dari PDI Perjuangan itu merinci berbagai bentuk hoaks yang kerap menargetkan DPR RI, seperti kutipan pernyataan palsu dan penggunaan rekaman video lama dengan narasi baru. “Di konteks DPR, ditemukan berbagai informasi tidak benar, seperti kutipan palsu mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR,” imbuhnya.
Meskipun demikian, Puan menekankan pentingnya kritik dan pengawasan masyarakat dalam iklim demokrasi. Ia mengingatkan agar DPR dan rakyat tidak diposisikan sebagai dua kubu yang saling berhadapan. “Kritik dan aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dihormati,” ujarnya.
Ia juga menyerukan semua pihak, termasuk insan media dan pengelola platform digital, untuk menjaga kebersihan ruang publik digital. Puan menegaskan komitmen DPR untuk meningkatkan transparansi dan kinerja kelembagaan.
Di akhir pidatonya, Puan menekankan bahwa perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar. Namun, ia berpesan agar perbedaan tersebut tidak merusak persatuan bangsa. “Kita harus bersatu dalam tujuan: melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial,” pungkasnya.
